Tanjungpinang, IsuKepri.com – Sebanyak 200 orang peserta yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Karang Taruna, LPM, KPM dan unsur masyarakat Tanjungpinang, melaksanakan
rapat koordinasi (Rakor) kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakat Kota Tanjungpinang tahun 2014.
Rakor yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Penmas) Kota Tanjungpinang tersebut dibuka oleh Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah SH, Selasa (18/3) di Hotel Sampurna.
Lis mengatakan, tahun 2014 merupakan bertepatan tahun politik dan partai politik merupakan mitra dari pemerintah.
“Jadi untuk para peserta yang mengikuti rakor ini, sampaikan berpolitik dengan benar kepada masyarakat, setelah disampaikan nanti oleh para narasumber dan jadikanlah sebagai penyambung tangan pemerintah kepada masyarakat,” kata Lis.
Lis menambahkan, rakor tersebut harus betul – betul tersentuh pada masyarakat, bagaimana pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan kemandirian masyarakat.
Karena tujuan rapat rakor dilaksanakan, kata Lis, memberikan informasi pemahaman sekholder yang ada di pemerintahan dan selanjutnya informasi tersebut harus diteruskan kepada masyarakat.
“Selama ini memang kita melihat banyak hal – hal program pemerintah dilakukan dengan tujuaanya bahwa ada berbagai macam permasalahan – permasalahan masyarakat yang tidak bisa tersampaikan kepada masyarakat. Namun pada kenyataanya masyarakat belum memahaminya, berarti kan ada mis manajemen informasi yang tidak disalurkan dan ini adalah tugas pemerintah dan jangan ada masyarakat yang nanti dirugikan dengan informasi, maka itu diadakan rakor ini,” kata Lis.
Terpaisah, kepala Badan Kesbangpol Penmas Kota Tanjungpinang, Adnan mengatakan, peserta rakor diikuti sebanyak 200 orang yang terdiri dari LPM, KPM dan unsur masyarakat.
Sementara narasumber rakor berasal dari Dirjen Kesbang kemendagri, yaitu Heru Matador. Kemudian Kepala Kesbangpol Provinsi Kepri dan Kepala Kesbangpol Kota Tanjungpinang.
“Jadi, inti rakor yang disampaikan yaitu program – program dan nanti disinergikan antara pemerintah dan masyarakat. Contohnya program penanganan gangguan dalam negeri, konflik yang merupakan salah satu materi,” kata Adnan.
Hasil kesimpulan rakor, katanya, nanti akan disampaikan kepada Wali Kota Tanjungpinang, agar acara yang dilaksanakan tidak seremonial. (AFRIZAL)
