Tanjungpinang, IsuKepri.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Ir. H. Azwar Abubakar, MM membuka workshop peningkatan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepri, di Hotel Aston Tanjungpinang, Senin (24/2).
Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, menurut Menpan, yang sasarannya adalah pemerintahan harus terbuka berbasis IT, partisipatif dan melayani.
Sedangkan, tujuan dari Workshop, kata Menteri Menpan tersebut, harus bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), akuntable, berkerja dan pelayanan publik harus prima.
Selain itu, penataan jumlah dan distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kata Menpan, pertama moratorium, terus analisa jabatan, analisa beban kerja dan evalusasi jabatan.
Kemudian, sambung Azwar, minus growth, selesksi honorer K2 dan terakhir retribusi PNS.
“Inti reformasi birokrasi pertama adalah kemauan bekerja keras, perubahan tata kelola pemerintah. Kemudian untuk penerimaan pegawai jangan KKN dan yang paling penting perhatikan pendidikanya,” kata Menpan di acara Workshop tersebut.
Sementara, pada kesempatan itu Menpan RI meminta kepada Bupati dan Wali Kota, harus ada tempat pengaduan dan ini sudah ada aturannya.
“Pada Bupati dan Wali Kota masing – masing daerah, saya minta harus ada tempat pengaduan untuk kepentingan publik dan masyarakatnya, misalnya apakah bentuk kotak atau website,” kata Azwar.
Namun untuk Bupati dan Wali Kota, kata Azwar, tugas menetapkan dan sekda tugasnya membina di pemerintahan suatu daerah.
Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, H. Robert Iwan Loriaux, MM mengatakan, acara workshop reformasi dan birokrasi bertujuan untuk memberikan palayanan prima.
“Kita masih menyadari pelayananan publik masih kurang memuaskan dan untuk mencapai dan melaksanakannya, masih adanya kendala yang kita hadapi. Maka dengan adanya acara ini, berhasilnya pembangunan suatu daerah tergantung dari aparat pemerintahan itu sendiri. Maka itu kita minta kepada pak menteri agar memberi arahan,” kata Sekda. (AFRIZAL)
