Batam, Isukepri.com – Batam Bintan dan Karimun sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) sesungguhnya begitu banyak mendatangkan keuntungan bagi Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Namun keberadaan FTZ di Batam Bintan dan Karimun menuai banyak kendala sehingga perkembangannya terkesan lambat dibandingkan dengan FTZ diluar Negeri.
Bupati Bintan H Ansar Ahmad dalam sambutannya di Seminar FTZ dengan tema “Peluang dan Tantangan dalam Penguatan Ekonomi Daerah dan Nasional” yang digagas oleh Lembaga Study Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Kepri (LSKP2K) di Kampus Ibnu Sina Batam, Jumat (24/1) mengatakan perkembangan FTZ lambat kaerna kepemilikan lahan yang belum seluruhnya dikuasai oleh pemerintah sehingga membuat para investor asing kesulitan dan kemudian membatalkan niatnya untuk berinvestasi.
“Seharusnya para investor asing yang ingin berinvestasi di kawasan FTZ tidak perlu lagi menghadapi persoalan persoalan lahan, lahan itu harus dimiliki oleh Pemerintah sehingga mereka tidak berurusan lagi dengan masyarakat terkait tumpang tindih lahan dan sebagainya,” jelas Ansar.
Persoalan ini terjadi di kawasan FTZ Bintan dan Karimun yang status kepemilikan lahan belum sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah melainkan masih milik masyarakat.
“inilah keunggulan Batam dibandingkan dengan Bintan dan Karimun. Kalau Batam, semua lahan dikuasai oleh Badan Pengusahaan Kawasan jadi investor cukup membayar WTO. Tapi kalau di Bintan dan Karimun, lahan ini masih milik masyarakat sehingga investor harus berhadapan dengan masyarakat dengan berbagai proses,” lanjut Ansar.
Terkait persoalan lahan tersebut, Ansar mengaku beransur-ansur pihaknya akan membebaskan lahan lahan tersebut sehingga ketika investor datang untuk menanamkan modalnya tidak perlu lagi berhadapan dengan masyarakat. (IWAN)
