Gubernur Ingin Sistem di Pemprov Kepri Bersih

Jakarta, IsuKepri.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H. Muhammad Sani menginginkan sistem yang berjalan di lingkungan Pemerintahan Kepri dapat berlangsung dengan bersih. Akan hal itu, Gubernur juga mengingatkan agar dalam penyusunan dan penggunaan APBD tidak terjadi korupsi.

Hal itu di ungkapkan Gubernur Kepri usai mengikut Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari Hak Azasi Manusia Sedunia di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12).

Peringatan itu dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir juga Ketua KPK Abraham Samad, Menteri PPN, Prof Armida Salsiah Alisyahbana dan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu. Bahkan, hadir juga para Gubernur se Indonesia.

Pada kesempatan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan, bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda berkelanjutan, never ending goal, bukan sekali jadi. Dan tidak akan pernah berhenti.

“Jangan berangan – angan 5 – 10 tahun lagi Indonesia bebas dari ancaman korupsi. Pemberatasan korupsi, juga terjadi di semua negara, harus dilakukan sepanjang masa oleh seluruh elemen bangsa,” ujar Presiden SBY.

Memberantas korupsi, kata Presiden SBY, bukan hanya dengan membawa koruptor ke meja pengadilan. “Ini penting, namun juga harus bisa meniadakan sumber dan peluang terjadinya korupsi,” tutur SBY.

Dalam pidatonya, Presiden SBY menyebutkan, sebenarnya ada orang yang niatnya korupsi. Kalau seperti itu hukum ditegakkan serius. Tetapi ada juga sejumlah pejabat negara dan daerah, mereka tidak punya niat, tetapi melakukan kesalahan administrasi, tentu ini harus diselamatkan, dicegah, sehingga tidak berurusan dengan hukum. “Falsafah kita mencegah, bukan menjebak,” kata Presiden.

Dalam perjalanannya ke daerah – daerah, kata Presiden, dia banyak mendapat laporan munculnya keragu – raguan bagi pejabat pemerintah karena takut disalahkan.

“Setiap ke daerah, saya mendengarkan itu yang disampaikan, tetapi situasi yang menyebabkan kegamangan karena takut disalahkan korupsi, akhirnya mengangggu. Ada laporan yang saya terima, dipanggil oleh penegak hukum, sehingga mereka tidak bisa bekerja. Saya menginstruksikan, penegakan hukum harus dijalankan, tetapi pilihlah cara – cara yang tepat, sehingga pemerintahan bisa bekerja,” kata Presiden.

Menurut SBY, dia ingin membikin negeri ini menjadi lebih bersih dan memastikan jalannya pemerintahan tetap berjalan.

Gubernur pun menegaskan, dia ingin jalannya pemerintahan di Kepri berlangsung dengan bersih, seperti apa yang disampaikan Presiden.

Sedangkan Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan, selain aktif melakukan penindakan, KPK juga aktif melakukan pencegahan. KPK telah melakukan sejumlah aksi, diantaranya kampanye antikorupsi, melakukan perbaikan sistem, dan masih banyak lagi upaya pemberantasan korupsi lainnya.

“KPK telah melakukan fungsi koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum di bidang pencegahan dan penindakan. Kami juga menjalin kerja sama yang erat, baik dengan mitra kerja sama di dalam ataupun luar negeri. KPK juga memerlukan sinergi dan kerja sama dengan seluruh elemen bangsa,” ujar Abraham Samad.

Praktik korupsi, kata Abraham, telah melahirkan persaingan yang tidak sehat dan merusak tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi. Kesadaran akan risiko korupsi harus ditingkatkan, baik bagi pemerintah, perusahaan, maupun individu. KPK saat ini masih tetap berada di jalur yang benar dan senantiasa mengedepankan prisip kehati – hatian dan profesionalisme.

Usai mengikuti peringatan hari anti korupsi, Gubernur mengikuti Rapat Kerja Gubernur Se-Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta. Raker yang dibuka Mendagri Gamawan Fauzi ini mengambil tema Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Negeri dalam Menyongsong Pemilu 2014.

Sementara, di Istana Bogor, Gubernur akan menerima DIPA yang diserahkan langsung oleh Presiden SBY pada hari ini. (ALPIAN TANJUNG)

Alpian Tanjung

Read Previous

KPU: Parpol Masih Belum Laporkan Dana Kampanye

Read Next

Penjaga Bar Lokalisasi Km 15 Dituntut Dua Tahun