Batam, IsuKepri.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Mahasiswa Kota Batam (AMUK) Kepri, meminta penyeleksian pemilihan Ketua BP Batam harus secara independen.
Akan tetapi, dalam penyeleksian yang dilaksanakan saat ini tidak terlihat proses tersebut.
“Bahkan, kami melihat ada kepentingan – kepentingan lain, dan seperti ada rekayasa serta permainan drama,” ujar pendiri LSM AMUK Kepri, Syahrul Alim, Jumat (20/12) sekira pukul 09.38 WIB kepada IsuKepri.com.
Akan hal itu, Syahrul meminta menghargai proses pemilihan Ketua BP Batam menjadi hak prerogatif Ketua Dewan Kawasan, yakni Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Sani.
“Sedangkan, terkait pemilihan ketua dewan kawasan mau seperti apa pemilihannya, itu hak ketua dewan kawasan dan yang memilih ketua dewan kawasan adalah Presiden RI,” ucapnya.
Dalam hal itu, kata dia, siapa yang menentang keputusan Gubernur, sama juga menentang keputusan Presiden. Untuk itu, bersikaplah yang positif dan tidak mengacaukan proses yang sedang berlangsung.
“Jika ada salah seorang atau sekelompok yang tidak senang dengan hasil tersebut, silahkan tuntut secara aturan, mari sama – sama kita ke pusat dan datang ke Jakarta, ubah aturan yang ada. Ketua Dewan Kawasan enggak boleh rangkap Gubernur. Untuk BP kawasan siapa yang harus nenunjuk, ayo kita sama – sama ke DPRD guna mengubah aturan,” tuturnya.
Selain itu, Wali Kota Batam, Drs. H. Ahmad Dahlan meminta untuk menjadikan Kota Batam sebagai Kota Bandar Internasional, Lokomotif Perekonomian Nasional.
“Namun, dalam pemilihan saja saling berkepentingan. Jadi masalah internal saja belum selesai bagaimana nantinya jika ada masalah eksternal,” ujar Dahlan.
Dahlan mengatakan, dalam SK Denas Kawasan PDB dan PLB tersebut, terlihat tidak di akomodir dalam persyaratan oleh Tim Uji Kelayakan.
“Inilah yang memerlukan pengawalan, siapa yang malakukan pengawalan, seharusnya dan sepatutnya adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sebab yang mengusulkan struktur DK Batam juga termasuk DPRD Provinsi Kepri, maka seharusnya patut berperan aktif dalam melakukan pengawalan,” ucapnya.
Akan hal itu, salah seorang aktifis LSM AMUK Kepri, Sila menanggapi proses seleksi Ketua BP Batam yang saat ini sedang berjalan, diharapkan jangan saling lempar bola demi kepentingan – kepentingan pribadi maupun golongan.
“Meski pemilihan belum selesai, diharapkan janganlah berandai – andai siapa yang jadi,” ucap Sila.
Hal itu, kata dia, guna tercapainya kebijakan dan kesejahteraan Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan, untuk menguji kelayakan dan kepatutan pemilihan BP kawasan tersebut.
“Dalam seleksi itu juga, Ketua Dewan KPBPB Batam, Muhammad Sani melibatkan akademisi Universitas Indonesia (UI). Akademisi dari UI sengaja dilibatkan untuk mengetes kemampuan berbahasa Inggris para calon Ketua BP,” katanya.
Sementara, dengan adanya proses penseleksian seprti itu, sehingga hilang kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan yang saling berkepentingan.
Dalam hal itu juga, tim penguji dinilai tidak bisa dipercaya, maka LSM AMUK Kepri mengancam akan menggelar aksi di gedung DPRD Kota Batam. (CR03)
