Jakarta, IsuKepri.com – Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepri, dipilih oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai salah satu ULP percontohan tingkat Nasional. Penetapan Kepri ini juga, dilakukan dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan ULP dan Lokakarya Peta Jalan Pengembangan 30 ULP Percontohan, Kamis (14/11) di Hotel Peninsula, Jakarta.
Gubernur, H Muhammad Sani, langsung melakukan penandatangan itu dengan Kepala LKPP, Agus Rahardjo yang disaksikan Wakil Menteri Negara Perencanan Pembangunan Nasional, Lukita Dinarsyah Tuwo. Selain Kepri, ada empat provinsi lainnya yang ditunjuk dan 20 kabupaten kota se Indonesia. Serta ada juga lima dari kementerian dan perguruan tinggi, ujar Lukita.
Lukita menyebutkan, hal itu dilakukan agar mendapatkan efisiensi dan efektifitas dari anggaran. Dengan percontohan tersebut, diharapkan agar tata kelola dan pelayanan dari pemerintah semakin baik. Sehingga penyerapan anggaran lebih cepat.
“Ini juga akan meningkatkan daya saing dan inovasi,” kata Lukita.
Bahkan, Lukita yakin, dengan 30 lembaga yang ikut, akan ada hasil yang besar, baik dalam efisiensi maupun efektivitas.
“Semoga tidak berhenti pada 30 ini saja. Akan terus berkembang,” kata Lukita.
Akan hal itu, Gubernur Kepri menyambut baik atas ditunjuknya Kepri sebagai pecontohan. Apalagi, untuk Sumatera, Kepri menjadi satu satunya proyek percontohan. Sebenarnya, Gubernur dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya pelayanan pengadaan yang baik. Malah, Kepri sudah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Badan Layanan Pengadaan yang ditetapkan pada 11 Juli 2013 lalu.
Menurut Kepala Biro Pembangunan Kepri, Sardison yang hadir bersama Gubernur Sani dalam penandatangan kesepakatan tersebut. Dengan pengembangan menjadi Badan, layanan pengadaan Kepri mulai aktif pada tahun depan. Sekarang, untuk ULP masih berdasarkan Pergub Nomor 41 Tahun 2011. Untuk persiapan menjadi BLP, kata Sardison, sekarang dalam tahap seleksi untuk penetapan kelompok kerja permanen.
Terpilihnya Kepri sebagai percontohan, kata Sardison, melalui proses yang lama. Selama dua tahun LKPP memantau UKP Kepri.
Mereka melihat dan menilai semuanya, sehingga Kepri akhirnya ditetapkan sebagai salah satu ULP Percontohan Nasional, ucap Sardison.
Selain itu, Kepala LKPP, Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya ingin membangun institusi lelang yang permanen. Selama ini banyak yang sambilan. Di Indonesia sudah ada 128 ULP, tapi belum permanen dan tahun 2014 harus permanen, kata Agus.
Menurut Agus, dari hasil monitoring LKPP dan UKP4, tahun 2013 ada Rp700 triliun kegiatan yang dilakukan melalui pelelangan. Diantaranya Rp300 T di Kementerian Lembaga Negara, Rp92 T di Pemerintah Provinsi dan Rp325 T di kabupaten kota.
“Penting untuk dikawal sejak awal,” kata Agus soal proses lelang.
Karena itu, sangat penting dilakukan reformasi secara mendasar aturan dan perangkat tentang pengadaan. Akan hal itu, kata Agus, tak heran kalau aturan terus menerus disempurnakan. Kalau dulu, dengan Perpres 54 sekarang dengan Perpres 70. perubahannya memang tidak banyak, hanya yang tidak jalan. Harus didiskusikan lagi untuk melakukan perubahan. Terutama mengenai kegiatan multiyears yang kedepannya tidak perlu (persetujuan) Kementerian Keuangan lagi, tapi langsung ke lembaga dan pemda supaya jauh lebih cepat,” kata Agus.
Agar tidak ada “masuk angin” dalam kegiatan pengadaan, menurut Agus, selain peningkatan peralatan, juga terus dilakukan perbaikan SDM. Setelah dilakukan sertifikasi tahun 2005, kini terus diupayakan agar mendapat renumerasi.
“Mereka perlu dipagar,” kata Agus soal petugas di ULP.
Di Kepri sendiri,lebih dari 1700 kegiatan dilakukan melalui pelelangan. Karena itu, diperlukan lembaga pelayanan yang “kuat” baik SDM maupun perangkatnya.
Direktur Eksekutif MCA Indonesia, JW Saputro menambahkan, kalau tidak didukung dengan sistem yang baik dan efisien, rawan sekali kegiatan pengadaan. Karena, kata dia, tanpa pengadaan tidak ada kegiatan pembangunan. MCA Indonesia adalah lembaga yang terlibat dalam kegiatan percontohan ini.
Ini adalah lembaga bersama antara Indonesia dan Amerika,
Yang jelas, perlu kemitraan dan komitmen bersama untuk memberikan yang terbaik, ucapnya.
Kegiatan penandatanganan itu juga mengambil tema Modernisasi Pengadaan. Modernisasi di sini tidak hanya alat, tetapi juga semuanya.
Kristen Bauer, The Charge D”‘Affaires Kedutaan Amerika Sarikat di Jakarta menyebutkan, mereka sangat mendukung modernisasi pengadaan. Tak heran kalau ada hibah 50 juta dolar AS untuk menyukseskan program tersebut.
“Dengan pengadaan, banyak membawa kemajuan dan perbaikkan terhadap masyarakat,” kata Kristen dalam sambutannya. (ALPIAN TANJUNG)
