Bintan, IsuKepri.com – Bupati Bintan Ansar Ahmad menanggapi operasi terpadu, inspeksi mendadak dan razia Dinas Pertambangan, Satpol PP, Dinas perhubungan, Penyidik PNS Disperindag terhadap penambangan bauksit ilegal yang tidak berhenti mulai Rabu (25/9) hingga saat ini.
Ansar mengatakan bahwa Pemerintah tidak memberi toleransi sedikitpun terhadap aktifitas penambangan bauksit ilegal.
“Pokoknya menghentikan semua kegiatan yang tidak memiliki perizinan, sampai kapanpun kalau memang Pemerintah Pusat masih memberlakukan kegiatan ekspor bauksit kita hanya membenarkan ekspor hanya berasal dari kawasan-kawasan yang memiliki izin,” kata Ansar, di Kantor Bupati, di Bintan Buyu, Selasa (1/10).
Setelah selesai melakukan operasi lanjutnya, satu persatu penambang bauksit ilegal akan dipanggil, dimintai kewajiban mereka untuk merehabilitasi lahan sebagaimana mestinya.
“Dulu sudah kita sampaikan surat teguran secara tertulis, mereka tidak mengindahkan, sudah kita sampaikan laporan ke pihak kepolisian, maka sekarang kita lakukan operasi pembersihan itu. Kita buat sangsi tegasnya. Kalau nanti mereka tidak mengindahkan juga ya mereka harus melalui proses hukum,” jelasnya.
Artinya jika setelah sidak saat ini mereka masih beroperasi. Pemerintah akan melaporkan mereka kepada Polda dan Polres, kalau mereka masih juga melakukan operasi secara ilegal.
“Saat ini kita melumpuhkan alat-alat berat mereka seperti eskavator, mereka diperkenankan untuk mengambil dinamo starter, battery aki, dengan catatan mereka akan menandatangani berita acara. Mereka harus mengeluarkan semua alat berat dan tidak akan melakukan penambangan ilegal lagi dan harus merehabilitasi lahan bekas tambang,” terangnya.
Terkait dengan negara China yang menyatakan kuotanya sudah cukup, sehingga tidak memerlukan bauksit dari Bintan lagi, Ansar mengatakan kebijakan ekonomi di negara China sebagai negara lain yang bisa berubah-ubah. Kebijakan negara luar susah diprediksi, hari ini bisa mengatakan A, besok mungkin bisa berubah jadi B.
“Yang jelas tugas kita adalah menertibkan, apakah itu ada kebijakan di China menurunkan impor, ataupun kebijakan lain, tugas kita adalah menertibkan,” ungkapnya. (HK)
