Bintan, IsuKepri.com – Bupati Bintan Ansar Ahmad mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri), terkait keberadaan saham 12,5% milik Pemrpov Riau di PT Buana Megawisatama (BMW) semenjak tahun 1990-an.
“Saya akan melihat dulu komposisi sahamnya, karena kita harus koordinasikan dengan Pemprov Riau dan Pemprov Kepri, karena saham itu terus mengalami perubahan. Ketika pemilik saham yang lain menambah modalnya, menambah investasinya, mungkin nominal saham milik Pemprov Riau yang awalnya 12,5%, semakin mengecil,” kata Ansar, usai rapat paripurna, di gedung DPRD Bintan, Senin (21/10).
Maka nanti kata Ansar, ia akan mempertanyakan dulu ke Pemprov Riau dan Pemprov Kepri.
“Kita lihat dulu struktur sahamnya. Kita harus melihat dulu ketentuannya, apakah saham yang satu mempengaruhi kepemilikan yang lain atau tidak,” terangnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Bintan selama ini tidak mendapatkan bagi hasil keuntungan dari keberadaan saham 12,5% di PT BMW.
“Kita tidak mendapatkan bagian apapun dari keberadaan saham tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya tokoh masyarakat dan mantan Bupati Kepulauan Riau, Huzrin Hood menanggapi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau 12,5 % di PT BMW, namun hingga kini saham tersebut tidak dialihkan ke Pemprov Kepri maupun Pemkab Bintan.
Menurutnya, sudah selayaknya Pemkab Bintan juga memiliki saham di PT BMW, mengingat lokasi keberadaannya di Kabupaten Bintan.
“Saya rasa Pemkab Bintan layak memiliki saham di PT BMW, mengingat keberadaan tanah seluas 23 ribu hektar berada di wilayah Kabupaten Bintan,” kata Huzrin, Jum”‘at (18/10).
Kepemilikan saham untuk Pemkab Bintan ini tidak lepas dari kontribusi PT BMW yang dirasakan masih kecil untuk Pemkab Bintan. Sebelumnya diberitakan Kepemilikan saham Pemprov Riau di PT BMW selaku pengelola Lagoi tidak bisa dialihkan ke Pemprov Kepri.
Pasalnya, saat serah terima aset dari Riau ke Kepri, kepemilikan saham sebesar 12,5 persen itu tak pernah dibicarakan. Hal itu diungkapkan Ahar Sulaiman, anggota Komisi II DPRD Kepri, Kamis (10/10).
“PT BMW sebagai perusahaan swasta murni mencantumkan Pemprov Riau sebagai pemilik 12,5 persen saham di perusahaannya. Ini sah-sah saja karena Kepri saat itu masih tergabung dengan Provinsi Riau. Saham ini disebut dengan inbreng (penyetoran saham oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan cara memberikan saham perusahaan lain,red),” kata Ahars.
Namun kata Ahars, walaupun Kepri akhirnya menjadi provinsi sendiri, saham tersebut tidak otomatis menjadi milik Kepri karena yang tercantum dalam kepemilikan saham adalah Pemprov Riau. Hal ini, kata dia, diperbolehkan dalam undang-undang perseroan bahkan untuk lintas wilayah.
“Saya yakin hal ini tidak pernah dibicarakan dalam acara serah terima aset. Makanya sampai sekarang saham itu tetap menjadi milik Pemprov Riau, karena memang haknya,” ujarnya.
Ahars menyayangkan kondisi ini karena pemerintah daerah setempat, Pemkab Bintan atau Provinsi Kepri, juga bisa memperoleh saham kosong tersebut jika pihak BMW bersedia memberi. “Dan ini masih merupakan batasan wajar sebagai bentuk penyaluran CSR (Corporate Social Responsibilty,red) terhadap azaz manfaat bagi daerah,” jelasnya.
Menurutnya, pihak yang lebih tepat untuk meminta persentase saham adalah Pemkab Bintan. “Mereka harus pro aktif. Saya yakin jika dinegosiasikan dengan baik, PT BMW akan mau melepas sebagian sahamnya untuk Pemkab Bintan,” imbuhnya.
Lebih jauh diterangkan Ahars, dari lebih 21 ribu hektare lahan Pulau Bintan yang dikuasai PT BMW, sekitar 5 ribuan hektare yang dimanfaatkan namun belum signifikan memberi manfaat bagi daerah. Selain pajak daerah, manfaat lain belum terlihat sehingga wajar jika BMW juga mengalokasikan saham bagi daerah setempat.
“Manfaatnya baru sebatas pajak. Karena itu, sebenarnya wajar jika mereka juga memberikan saham untuk pemerintah daerah, apakah Pemkab Bintan atau Pemprov Kepri,” jelasnya. (HK)
