Tanjungpinang, IsuKepri.com – DPRD Provinsi Kepulauan Riau, meminta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, untuk ditindaklanjuti dan hasilnya dilaporkan kepada DPRD Kepri. Hal itu disampaikan Seketaris Pansus DPRD Provinsi Kepri, Surya Makmur Nasution pada rapat paripurna Laporan Akhir Pansus LPPK – APBD 2012 belum lama ini, di Tanjungpinang.
Dalam laporannya, politisi partai demokrat ini mengatakan, bahwa Pansus DPRD Kepri telah melakukan pembahasan dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi anggaran, tata pelaksanan dan pengelolaan realisasi anggaran serta meneruskan tindaklanjut rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau.
“Terdapat lima temuan BPK atas efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), sedangkan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan LHP – BPK terhadap LPPK – 2012 cenderung bertambah dari enam temuan, menjadi sepuluh temuan,” ujar Surya.
Temuan – temuan BPK itu juga, selayaknya menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
“Semua temuan BPK atas LKPD tahun 2012 dan tahun 2011 yang belum ditindaklanjuti, terutama yang menyangkut kerugian daerah, hendaknya dapat ditindaklanjuti dan hasilnya dilaporkan kepada DPRD,” tegas Surya.
Untuk itu, DPRD Kepri merekomendasikan pemerintah agar predikat WTP dapat dipertahankan, bahkan harus mencapai zero temuan.
Selain itu, Gubernur juga diminta untuk membentuk tim khusus yang melakukan monitoring dan pengawasan khusus terhadap pelaksanaan realisasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, seperti Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah.
“Dalam hal itu, pemeritah diminta untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta industri pengolahan dan pariwisata bahari, melaksanakan program RTLH secara tepat sasaran, memperbesar jumlah realisasi anggaran dalam membiayai kegiatan fisik pembangunan dari keseluruhan belanja, serta dapat meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi di Kepri,” ujar Surya.
Sementara, dalam rekomendasinya yang kesembilan, DPRD juga meminta Gubernur untuk mengandalkan penelitian dan pengembangan potensi sumber daya kelautan sebagai basis peningkatan ekonomi dan prioritas pendapatan daerah setelah minyak dan gas bumi.
Selain itu, dapat meningkatkan kinerja langsung yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi dengan cara menurunkan rasio belanja dari 76,55 persen menjadi 50 persen.
“Terakhir, kami juga merekomendasikan Gubernur sebagai Ketua Dewan Kawasan, agar dapat melakukan percepatan pembangunan insfrastruktur dalam menunjang kemajuan dan kelancaran perdagangan bebas di Batam, Bintan dan Karimun,” pungkasnya. (*)
