Pemprov Kepri Raih Penghargaan Laporan Keuangan

Jakarta, IsuKepri.com – Pemerintah Provinsi Kepri mendapat penghargaan di sektor keuangan dari Pemerintah Pusat sebagai Provinsi yang dipandang memiliki Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan prima dan kesempurnaan dalam menyusun laporan keuangannya. Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan pemerintah pusat setelah Provinsi Kepri berhasil mendapatkan predikat laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) selama tiga kali berturut – turut.

Penghargaan itu juga, diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, pada Kamis (12/9).

Wakil Gubernur Kepri, Dr.Soerya Respationo,SH MH yang menerima penghargaan tersebut, mengaku gembira dengan penghargaan yang diraih Pemprov Kepri. Penghargaan itu juga, menunjukkan kerja keras dan komitmen Pemprov untuk mengelola keuangan secara jujur, terbuka dan kredibel.

Penghargaan ini memotivasi kita untuk terus bekerja keras mengatur sistem keuangan kita yang baik dalam setiap pembangunan yang ada di Kepri, kata Soerya yang menganggap penghargaan ini sebagai kado spesial di hari ulang tahunnya.

Kedepan, kata Soerya, Pemprov akan terus berupaya menyajikan dan mengatur sistem keuangan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan di setiap pengeluarannya. Sebab, dengan terbuka, maka kredibilitas pemerintahan akan semakin kuat dan didukung oleh masyarakat.

Hal ini senada juga disampaikan Menteri Keuangan, Chatib Basri. Menurutnya, Indonesia sempat tidak dipercaya dunia Internasional ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1998 yang lalu.

Akan tetapi keterpurukan itu tidak bertahan lama. Negara berhasil kembali bangkit untuk muncul di antara negara – negara lainnya. Menurut Chatib, perbaikan dimulai dari berbagai aturan yang dirancang sangat spesifik dan akuntabel.

Misalnya, terkait dengan undang – undang keuangan negara, perbendaharaan, dan berbagai aturan yang sudah tersinkronisasi untuk menjaga stabilitas ekonomi kedepannya.

Kita terus bekeja keras mereformasi semua lembaga hingga seperti sekarang, sebut Chatib.

Buktinya, Chatib menuturkan dalam laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu ada perbaikan opini dari tahun ke tahun. Ia mencatat tahun 2006 hanya 6 Kementerian Lembaga (KL) yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketika tahun 2012, angka tersebut meningkat menjadi 69 KL untuk opini WTP.

“Perbaikan terus terjadi terbukti dalam opini BPK atas KL meningkat jadi 69 saat 2012, dibanding 6 KL pada 2006. Demikian juga yang terjadi pada tingkat provinsi dan daerah,” ungkap Chatib.

Kepada Provinsi Kabupaten dan Kota yang berhasil mendapatkan WTP, Menkeu berharap dapat menjadi contoh bagi Pemerintah daerah lain untuk berbenah dan mencontohnya.

Apresiasi kepada Pemda yang berhasil laporan keuangan tertinggi dengan standar terbaik. Semoga dapat menjadi contoh pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah lainnya, harapnya.

Sementara itu, Wapres Boediono dalam sambutannya berharap, seluruh daerah dapat menerapkan penyusunan laporan keuangan berbasis aktual paling lambat 2015 mendatang. Untuk itu, diperlukan beberapa langkah seperti mempersiapkan infrastruktur laporan keuangan, seperti sumber daya dan komitmen bersama. Komitmen ini diharapkan dapat dimulai dari pemimpin daerah. Sehingga, merambat hingga level staf.

Selain Kepri, Provinsi yang menyajikan laporan keuangan dengan baik diantaranya adalah Jateng, Jatim, Riau, DI Yogyakarta dan Sulut. (ALPIAN TANJUNG)

Alpian Tanjung

Read Previous

AFF U-19 : Indonesia vs Myanmar 2-1

Read Next

Terminal Baru Bandara RHF Dioperasikan Akhir Oktober