11 Tahun Partai Demokrat
Dari Konvensi Menuju Pemenangan Pemilu 2014
Oleh Drs. H Surya Makmur Nasution, MHum.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kepri
Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April 2014 mendatang, ada peristiwa politik yang penting dan menarik menjadi perhatian rakyat di seluruh Tanah Air Indonesia. Peristiwa politik itu bernama : Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Sebuah panggung politik yng disediakan Partai Demokrat (PD) untuk mencari pemimipin pilihan rakyat yang dilakukan secara terbuka dan demokratis.
Konvensi menjadi penting karena hanya PD satu-satunya partai politik di Indonesia yang melakukan rekruitmen calon pimpinan nasional dengan model konvensi. Partai-partai politik lain menentukan calon presidennya berdasarkan kesepakatan keputusan internal partainya yang diambil berdasarkan mekanisme aturan partainya, sebelum Pemilu 2014, seperti Golkar, Gerindra dan Hanura. Ada juga partai politik, seperti PDI Perjuangan baru akan menentukan calon presidennya setelah hasil Pemilu Legislatif 2014 (Kompas, 6/9).
Di lain pihak, tata cara penentuan elektabilitas calon peserta konvensi dilakukan berdasarkan hasil jajak pendapat, poling, atau survey. Dengan demikian, penentuan hasil konvensi bukan berdasarkan suara dari pengurus dan kader partai Demokrat, apalagi dengan cara kebulatan tekat atau konsensus. Hasil konvesi dilakukan dengan metodologi survey, sebuah tata cara untuk mengetahui elektabilitas seseorang secara obyektif dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya.
Hasil Survey
Kemudian, konvensi menjadi menarik, karena konvensi dilakukan di tengah menurunnya elektabilitas PD berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survey. Sebagaimana hasil Tim Libang Kompas (agustus 2013), misalnya, merilis elektabilitas PD pada urutan keempat dengan perolehan suara 10,11 persen atau naik dari 9,3 persen (setelah PDI-P 23,6 persen atau naik dari 13,3 persen, Golkar 16,0 persen atau naik 15,4 persen, Gerindar 13,6 persen atau naik dari 6,7 persen pada Desember 2012).
Sebelumnya, jajak pendapat yang dilakukan CSIS April 2013 menempatkan Golkar 13,2 persen, PDI 12,7 persen, Gerindra 7,3 persen, PD 7,1 persen, dan PAN 4 persen. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) pada Maret 2013 menempatkan Golkar 22,2 persen, PDI-P 18,8 persen, PD 11,7 persen, Gerindra 7,3 persen dan Nasdem 4,5 persen.
Banyak pihak dari berbagai kalangan meragukan konvensi PD akan berjalan cair dan demokrtais. Konvensi PD dituding sebagai salah satu cara untuk mendongkrak dan menaikkan kembali popularitas dan elektabilitas PD untuk Pemilu 2014. Ada pihak yang meragukan konvesnsi PD akan dilakukan sebagaimana layaknya konvensi calon presiden Amerika Serikat, antara Partai Demokrta dan Partai Republik. Bahkan, dipersangkakan konvensi PD sudah ada calon yang akan digiring, diatur untuk ditentukan sebagai calon presiden dari PD.
Dari 26 nama yang diverifikasi Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang dipimpin Maftuh Basyuni dan Taufiqurrahman Ruki, terdapat 11 nama yang berasal dari internal maupun eksternal partai. Dari internal partai, terdiri dari Marzuki Alie (Ketua DPR RI), Pramono Edhie Wibowo (Anggota Dewan Pembina PD/Mantan KSAD), Hayono Isman (Anggota Dewan Pembina/Anggota DPR-RI), Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulut/Kader PD). Nama-nama dari eksternal yaitu, Anies Rasyid Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Ali Masykur Musa (Wakil Ketua BPK) Dahlan Iskan (Menneg BUMN), Dino Patti Djalal (Dubes RI untuk AS) Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan) dan Irman Gusman (Ketua DPD RI).
Memenangkan Pemilu 2014
Kritik dan saran yang disampaikan oleh berbagai kalangan, mulai dari pengamat politik, ahli hukum tata negara,budaywan, sosiolog, partai politik dan lainnya, wajar saja diungkap ke publik. Pendapat, saran dan kritik adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai. Partai Demokrat sangat senang dan terbuka terhadap pendapat, opini, kiritik dan saran dari siapa pun, untuk memperbaiki dan memperkecil kesalahan atau kekurangan dalam konvensi.
Bagi PD, tujuan konvensi dilakukan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut : Pertama, melalui konnvensi PD ingin melakukan perubahan politik secara riil, nyata, dan sehat dalam kehidupan berdemokrasi untuk mencari calon presiden berdasarkan pilihan rakyat Indonesia.
Kedua, melalui konvensi PD ingin menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan untuk menentukan pimpinan nasional yang dalam tradisi politik di Tanah Air,calon pimpinan nasional ditentukan oleh sekelompok elite partai politik atau kekuasaan oligarki di dalam tubuh partai. Dengan demikian rakyat punya banyak pilihan dan bebas untuk menentukan pilihan politiknya.
Ketiga, sebagai langkah konkret Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin memperbaiki dan melakukan perubahan nyata dalam tubuh PD sebagai partai politik yang demokratis dan modern. Ketika SBY tidak lagi menjabat Presiden RI, PD meninggalkan warisan politik yang penting bagi pertumbuhan dan pengembangan demokrasi yang fair dan sehat di Tanah Air di masa depan.
Keempat, melalui konvensi diharapkan seluruh kader, konstituen dan partisipan ikut serta berpartisipasu mensosialisasikan, menyemarakkan, mengawal dan menjaga kualitas konvensi agar nyata berlangsung secara sehat, jujur dan demokratis untuk membuktikan bantahan atas tudingan konvensi hanyalah strategi politik menaikkan citra PD.
Kelima, dari konvensi yang sehat, jujur, fair dan demokratis itulah diyakini kepercayaan rakyat terhadap PD sebagai partai yang masa depan dan modern akan berada pada posisi partai tiga besar papan atas dengan perolehan suara minimal 15 persen.
Partai Milik Rakyat
Di tengah defisit dukungan atau elektabilitas PD pada Pemilu 2014, langkah PD melakukan konvensi bukan hanya langkah strategis dan tepat utnuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada PD.Jauh lebih penting dari itu adalah bahwa PD telah membuktikan dirinya secara nyata sebagai partai milik rakyat Indonesia.
Bahwa, dalam perjalannya PD mengalami berbagai persoalan diakibatkan adanya sejumlah kader utama partai bermasalah dengan hukum tindak pidana korupsi, bukan berarti harus menjadi beban institusi. PD telah mempersipakan aparat penegak hukum untuk mengusutnya berdasar ketentuan dan aturan hukum. Itu sudah dibuktikan PD dan bahkan seluruh kader diminta membubuhkan tandatangannya sebagai fakta integritas untuk menjaga harkat dan martabat partai dari perbuatan tercela.
Secara institusional, PD terus berupaya memperbaiki sistem rekruitmen partai dengan manajemen modern menggunakan merit system, bukan cara-cara yang nepotisme dan kolutif, utamanya ketika menempatkan kader utamanya pada pos-pos penting dan strategis mulai dari pusat hingga daerah.
Selain itu, kader-kader PD harus memiliki kesadaran yang kuat untuk terus menerus menjaga kekompakan dan soliditas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Kekompakan dan soliditas hubungan personal kader partai akan memperkuat kelembagaan PD yang dapat memulihkan kepercayaan dan kecintaan rakyat kepada PD.
Cara berpikir kader partai harus berubah. Pemilu 2004 dan 2009 sangat berbeda keadaannya dengan Pemilu 2014. Dua periode lalu, SBY menduduki posisi sentral sebagai figur utama di partai yang dipercaya rakyat. Kini, setelah masa jabatan Presiden RI selama dua periode dipegang SBY, berdasarkan ketentuan UUD 1945, tidak akan mungkin lagi SBY maju sebagai calon presiden. Di sinilah dibutuhkan perubahan cara pandang kader dalam melihat posisi PD saat ini.
Sebagai sebuah partai yang mengalami berbagai cobaan dan tekanan politik, kader harus terus menerus menyapa dan merespon berbagai persoalan atas apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan. Sebagai partai pengendali kekuasaan di Tanah Air, seluruh kader harus berdiri di depan mendukung dan mengawal kebijakan politik pemerintah Indonesia yang memperjuangkan kepentingan rakyat.
Memasuki usia ke 11 pada 9 September 2013 ini, seluruh kader dan konstituen PD harus berkomitmen dan bertekad bahwa PD bukanlah partai semusim atau musiman. Partai Demokrat adalah partai masa depan yang modern yang tak terbatas waktu untuk menjaga dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indinesia meeujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur atas berkat dan rahmat Allah SWT. Dirgahayu PD ke 11 tahun, terus berkerja keras melanjutkan bakti untuk negeri.*
