Tanjungpinang, IsuKepri.com – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia, menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Bentuk penolakan tersebut, puluhan masa menggelar aksi damai sekaligus menolak Liberalisasi Migas, Sabtu (15/6) di Pamedan A. Yani Tanjungpinang.
Puluhan masa yang berpakaian serba hitam tersebut, menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang zalim, karena menyengsarakan kehidupan rakyat.
“Dari jumlah kendaraan di Indonesia mencapai 53,4 juta (2010), sebanyak 82% diantaranya merupakan kendaraan yang dimiliki oleh rakyat kelas menengah kebawah. Ini menunjukkan kenaikan BBM akan menyengsarakan rakyat,” kata Koordinaltor Lapangan (Koorlap) Hizbut Tahrir Indonesia, Alluqman.
Alluqman mengutarakan, apapun kebijakan yang bermaksud untuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentangan. Liberalisasi migas merupakan penguasaan yang lebih besar kepada swasta (Asing) dan pengurangan peran negara. Migas serta kekayaan alam lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat.
“Kebijakan kapitalistik yang menyengsarakan rakyat harus segera dihentikan, sebagai gantinya, migas dan SDA lain dikelola sesuai dengan tuntutan Syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Hizbut Tahrir Indonesia membawa sepanduk bertulisan “Sistem Demokrasi Terbukti Gagal Mengurusi Rakyat”, puluhan masa itu juga berkeinginan sistem pemerintahan Indonesia yang saat ini Demokrasi menjadi sistem Khalifah. Bahkan, dengan dirubahnya sistem pemerintahan negara ini, maka sumberdaya alam akan lebih bisa dikelola dengan baik.
Timbulnya gejolak sosial, akibat tekanan ekonomi. Jika pemerintah menaikkan harga BBM, maka gejolak itu mungkin akan berkembang menjadi semacam revolusi sosial sebagaimana telah terjadi disejumlah Negara Timur Tengah, ujarnya. (Iwan)
