Senator : Masyarakat Perbatasan Belum Merdeka

Batam, IsuKepri.com – Masyarakat di perbatasan belum merdeka. Hal ini di ungkapkan oleh senator DPD RI, Hardi S Hood dihadapan puluhan masyarakat Belakangpadang, Sabtu (25/5). Ia mengatakan bahwa masyarakat perbatasan belum mencapai level kemerdekaan, karena kemerdekaan meliputi indikator kesejahteraan, fasilitas, dan perlayanan public yang memadai.

” Masyarakat di perbatasan belum sepenuhnya merasakan kesejahteraan, masih banyak pelayanan public yang belum terpenuhi. Masyarakat perbatasan belum sepenuhnya merdeka, ” ujar Hardi.

Namun Hardi mengatakan nasionalisme masyarakat perbatasan masih boleh diancungkan jempol. Dengan kondisi ekonomi yang cenderung kian merosot, masyarakat perbatasan tetap komitmen dalam menjaga keutuhan NKRI.

” Masalah perbatasan hanya menarik di diskusikan apabila ada pelanggaran batas wilayah, namun masih sedikit sekali yang memotret bagaimana kemiskinan yang terjadi di perbatasan, ” ujar pria kelahiran desa Sungai Unggar, Tanung Batu Kundur.

Terpencil, terbelakang, dan miskin adalah tiga hal yang paling mendominasi didaerah perbatasan. Belum optimalnya peran pemerintah dalam menghadapi dan menangani persoalan perbatasan, pemerintah sampai saat ini masih menitik beratkan daerah perbatasan dalam sektor keamanan saja.

” Menjaga perbatasan tidak mutlak dengan pendekatan keamanan saja, namun pendekatan kesejahteraan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga perbatasan, ” ujar Hardi.

Hardi juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur diperbatasan masih minim yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi kendala dikawasan perbatasan. Pemerintah tidak peduli dengan kawasan perbatasan karena menganggap masyarakat perbatasan tidak menguntungkan secara politik.

” Apabila tidak ada kepentingan politik yang kuat, maka pemerintah sulit untuk mendorong pembangunan perbatasan, apalagi jika jumlah penduduknya juga perbatasan. Mutu sumber daya manusia rendah dan sarana prasarana masih minim merupakan kendala dari sulitnya kawasan perbatasan ingin sejahtera. Kawasan perbatasan belum punya pengaruh poitik yang kuat sehingga permintaan – permintaan dari kawasan perbatasan sulit untuk direalisasikan.” ujarnya.

Hadir sebagai narasumber lainnya, Kabid Infrastruktur dan Program Badan Pengelola Perbatasan Kepulauan Riau, hendrija dan Kepala Kantor Imigrasi kelas II Belakangpadang, Ramdhan. Dalam pemeparannya Hendrija mengatakan harus adanya komitmen politik yang berkelanjutan dan berdampak pada kebijakan yang diambil sehingga Badan Pengelola Perbatasan memiliki kebijakan mengenai persoalan persoalan perbatasan. Komitmen bersama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perbatasan harus ditingkatkan sebagai upaya pembangunan dan kesejahteraan kawasan perbatasan.

” Sinergitas haruslah dibangun oleh semua pihak untuk mengembangkan konsep konsep yang sudah direncanakan demi kemajuan daerah perbatasan, ” ujarnya. (Slk)

suprapto

Read Previous

Final Liga Champions Eropa 2013 : Bayern Muenchen 2 vs Borussia Dortmund 1

Read Next

KMP Gelar Seminar Kebangsaan di Belakanpadang