Batam, IsuKepri.com – Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauzi meresmikan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Square 91 Jodoh Batam, Jumat (24/5) kemaren. Dengan penataan tersebut diharapkan pemasukan dari para PKL dapat meningkat dan perwajahan dari kota juga akan semakin bagus.
“Untuk diketahui, 33 juta warga Indonesia menggeluti usaha ini dan usaha ini merupakan salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi. Jadi mengatasi PKL bukan dengan menggusurnya. Seharusnya bagaimana memberdayakannya,” kata Gamawan Fauzi saat itu juga hadir bersama Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah RI Syarif Hasan.
Pemerintah, sambungnya, memberikan perhatian khusus terhadap bidang usaha mikro tersebut. Perhatian ini ditunjukkan juga berdasarkan dengan keluarnya Perpres nomor 125 tahun 2012, mengenai Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Program ini sendiri rencananya akan diikuti oleh 90 kota se Indonesia.
Mendagri menambahkan, implementasi dari perpres ini mengambil tema “Percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan peranan PKL dan penataan lingkungan kawasan perkotaan yang telah dilakukan dibeberapa kota seperti Jakatra, Makasar, Semarang Solo.
Setidaknya, hampir seperempat dari masyarakat Indonesia berpenghasilan dari usaha ini. “Untuk saat ini ada sekitar 33 PKL yang ada di Indonesia. Jika satu PKL menyerap dua tenaga kerja, maka ada sekitar 66 juta orang yang menggantungkan hidup dari usaha ini,” kata Gamawan.
Agar lebih terarah, katanya, pemerintah akan menggandeng pengusaha besar seperti perhotelan, sehingga nantinya PKL ini dapat berjualan disekitar hotel. “Tentunya dengan syarat makanan yang dijual bersih dan menarik,” katanya.
Senada dengan Mendagri, Menkop UKM Syarif Hasan juga mengatakan, dasar lahirnya Perpres tersebut adalah tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Mendagri, Menperindustrian Perdagangan dan Menkop UKM. Dengan adanya nota kesepahaman ini, maka sektor ekonomi mikro ini akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional kedepannya.
“Perlu saudara-saudara ketahui, bahwa ekonomi mikro adalah pahlawan ekonomi nasional. PKL harus di dukung dengan semua aspek dari mulai produktifitas, pemasaran, permodalan dan lain sebagainya. Tinggal sekarang, mau tidak saudara-saudara pelaku usaha PKL mau di atur dan di tata,” kata Syarif.
Selain itu Perpres ini sendiri kata dia, sangat powerfull. Karena 12 kementerian siap mendukung jalannya rencana ini. “Kredit Usaha Rakyat (KUR) dijamin pemerintah lewat bunga 0,9 perbulannya. Saya rasa, keberpihakan pemerintah sudah cukup besar kepada PKL,” ujar Menkop.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepri Drs. H. Muhammad Sani mengucapkan terimakasih kepada para pelaku ekonomi mikro. “PKL telah memberikan kontribusi ekonomi yang sangat luar biasa terhadap peningkatan kesejahteraan di Provinsi ini,” ujar Gubernur.
Hal ini berujung kepada lebih mudahnya Provinsi Kepri memerangi angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi. Namun demikian, PKL kedepan harus lebih baik. Apalagi di tahun 2015 mendatang, persaingan bebas akan berlaku di seluruh kawasan Asean. “Di luar negeri penataan PKL sudah maju sekali. Dan kita juga jangan sampai ketinggalan,” kata Muhammad Sani.
Kepala BP POM RI Lucky S Slamet mengingatkan agar pelaku PKL khususnya dibidang makanan harus tetap menjaga standar kebersihan makanan. “Kami akan siap mengawal agar jaminan mutu dari makanan yang dijajakan para pedagang dapat terjaga,” janji Lucky.
Untuk diketahui saat ini, katanya, ada sekitar 30 pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya. BP Pom akan terus mlakukan sosialisasi makanan melalui poster kebersihan makanan.
Sementara diakhir acara, Mendagri, memberikan sertifikat kualitas kepada pemilik 30 gerobak usaha dan memberikan 50 gerobak baru kepada pelaku usaha baru. Sedangkan Menkop memberikan bantuan kredit usaha mikro. (Rizal)
