Batam, IsuKepri.com – 20 anak-anak perbatasan mendapatkan bantuan beasiswa dari Komunitas Merah Putih Kepulauan Riau. Anak-anak yang sebagian besar adalah anak-anak yang kurang mampu di perbatasan itu mendapatkan dana bantuan pendidikan.
Suprapto, Ketua Komunitas Merah Putih Kepulauan Riau kepada IsuKepri.com mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan kepedulian Komunitas Merah Putih kepada dunia pendidikan di perbatasan. Di temui di Belakangpadang, Sabtu (25/5), pria yang juga mantan ketua BEM Politikenik Negeri Batam itu mengungkapkan kegelisahannya melihat kondisi pendidikan di perbatasan.
” Kita sudah melihat hampir di semua pulau-pulau terdepan di Kepulauan Riau, baik di Bintan, Batam, Karimun, Natuna dan Anambas. Ada banyak hal yang harus di benahi. Baik dari sektor ekonomi, pendidikan dan peningkatan infrastruktur, salah satunya ada di pulau Karimun Kecil yang sangat memprihatinkan” ujarnya.
Dari data yang Komunitas Merah Putih peroleh masih di temui anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan fasilitas, salah satunya di pulau karimun kecil, kabupaten Karimun. Selain itu, kesehatan juga masih perlu di lakukan pembenahan. Dengan transportasi yang masih minim, masyarakat di perbatasan masih jauh dari perhatian kesehatan.
” Tenaga kesehatan hanya melakukan pengecekan kesehatan beberapa minggu sekali, namun jika kondisi laut tidak bersahabat maka pengecekan kesehatan nyaris tidak di lakukan. Begitu pula anak-anak yang pergi ke sekolah, apabila cuaca tidak bersahabat maka anak-anak tidak mau pergi kesekolah karena takut, ” ujarnya.
Untuk di Belakangpadang, perjuangan masyarakat untuk mendapatkan penerangan listrik perlu di dukung semua pihak. Beberapa pulau disekitar belakang padang masih gelap gulita, sedangkan di Singapura gelap gulita.
” Singapura yang dapat di lihat kasat mata sangat terang benderang sedangkan masyarakat kita di pulau masih menggunakan penerangan seadanya. Jika pun ada hanya hingga pukul 12 malam, hal ini sudah berlangsung sangat lama, ” ujarnya.
Prapto mengharapkan pemerintah dapat lebih sensitif lagi terhadap permasalahan penerangan di titik perbatasan. Permasalahan perbatasan jangan hanya di jadikan konsumsi politik kelompok tertentu. Namun realisasi di lapangan jauh dari harapan.
” Isu perbatasan jangan di jadikan lips service saja, namun pemerintah harus benar-benar hadiri dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” uajrnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa nasionalisme memiliki berbagai parameter, salah satunya adalah sejauh mana pemerintah dapat mengambil peran secara sigap untuk memenuhi kebutuhan dasar di perbatasan. (Slk)
