Tanjungpinang, IsuKeperi.com – Pemberantasan kemiskinan yang dilakukan dengan upaya teratur dan terukur, merupakan tugas pemerintah sebagaimana diperintahkan konstitusi. Untuk itu, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskian (TKPK) Provinsi Kepri, Dr.Soerya Respationo,SH,MH berharap agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar.
Jadi, perlu Saya tegaskan lagi, bahwa pemberantasan kemiskinan adalah tugas kita sebagai penyelenggara negara. Tidak untuk membangga-banggakan diri, kata Ketua TKPK Provinsi Kepri, Dr.Soerya Respationo,SH,MH, yang juga Wakil Gubernur Kepri ini, Kamis (18/4).
Ia mengatakan, penanggulangan kemiskinan yang ada di Kepri bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kepri. Hal ini terbukti dengan getolnya pemerintah Provinsi Kepri mengepung program pemerintahan dengan aksi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Sedangkan, untuk pertumbuhan ekonomi, dijalankan melalui program pro investasi.
Jadi, jangan dikaitkan program pengentasan kemiskinan ini dengan pertumbuhan ekonomi. Ini dua hal yang berbeda, ujar Soerya.
Soerya berharap, jika ada kendala, TKPK dapat segera melakukan inventarisasi masalah. Jadi, jika ada kendala, saya berharap bisa segera dilaporkan ke Kami. Sehingga kita dapat segera memberikan solusinya, katanya.
Selain itu, Wakil Ketua II DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, program ini diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat miskin yang ada di Kepri. Sebab dengan adanya program ini dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kepri. Untuk kedepan, saya berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan kalau bisa jangan sampai banyak SILPA, kata Jumaga.
Sementara itu, Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul,S.Pd mengatakan, pihaknya mengalami kendala dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut. Untuk program beasiswa, pendeknya waktu pengurusan surat keterangan tidak mampu membuat banyak siswa yang akhirnya tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, kata Syahrul.
Untuk itu, ia meminta agar beberapa persyaratan dapat dipermudah.
Selain itu, Sekretaris TKPK Bintan Yuda Inangsa mengatakan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain anggaran yang tidak cukup. Untuk program RTLH, serta penataan lingkungan Tanah Merah Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan dana yang dialokasikan sebesar Rp20juta.
Sedangkan untuk melaksanakan program ini membutuhkan dana hingga Rp30juta. Namun jangan khawatir, program ini tetap berjalan lewat komitmen kami, kata Yuda.
Pengentasan kemiskinan itu sendiri meliputi tiga program, yakni program pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin tertinggal, program rumah tidak layak huni dan program pembinaan unit usaha penduduk miskin desa tertinggal.
Jika pada tahun 2008 lalu jumlah penduduk miskin mencapai 268.283 orang atau setara 18,51 persen dari total penduduk, maka pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 219.005 atau setara dengan 12,99 persen.
Sedangkan untuk tahun 2013 ini, Pemerintah Provinsi Kepri dan Kabupaten/ Kota berencana untuk memperbaiki 4299 unit rumah. Untuk pembangunan Posyandu, Poskes dan Pustu total 58 unit yang dibangun di seluruh Kepri.
Jumlah beasiswa yang diberikan kepada siswa SLTA untuk tahun 2013 nanti diharapkan dapat dinikmati oleh 7.867 siswa. Jumlah beasiswa itu paling banyak diberikan kepada siswa-siswi di Kabupaten Lingga. (Pian)
