Tanjungpinang, Isukepri.com – Gubernur Provinsi Kepulaua Riau H. Muhammad Sani melantik Yono Andi Atmoko sebagai kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (3/4) di Gedung Daerah Tanjungpinang.
Pelantikan Kepala BPKP tersebut, merupakan bagian dari wujud implementasi reformasi birokrasi yang terjadi di BPKP dengan bertambahnya jumlah Perwakilan madya (eselon III.a) menjadi Perwakilan BPKP Tipe B (eselon II.a).
Hal itu juga bertujuan untuk penyegaran dan pengayaan profesionalisme, sehingga bisa meningkatkan kinerja organisasi.
Atas dilantiknya Yono Andi Atmoko tersebut, Gubernur berharap pengawasan keuangan di Provinsi kepulauan Riau kedepannya bisa lebih meningkat.
Sani mengingatkan, akhir-akhir ini masyarakat Kepri semakin kritis terhadap apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah. Namun sikap kritis tersebut merupakan hal yang baik dan diperlukan.
“Sebagai kalimat pembuka sambutan saya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan jabatan. Jabatan merupakan sebuah kepercayaan, dan kepercayaan yang diberikan itu merupakan sebuah amanah. Oleh sebab itu, saya hanya berpesan, lakukanlah yang terbaik atas jabatan yang saudara emban saat ini dan jangan disalah gunakan,” kata Sani.
Pada kesempatan itu juga, Deputi Kepala BPKP Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonmian DR. Binsar H. Simanjuntak menyampaikan, laporan keuangan Pemprov Kepri periode 2010-2011 lalu memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Hasil tersebut merupakan hasil yang membanggakan dan patut dipertahankan.
Sejak tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah membantu sejumlah Kepala Daerah dan Instansi Pusat yang berada di Wilayah Kepulauan Riau, khususnya dalam hal memperbaiki kualitas akuntabilitas keuangan Pemerintah, termasuk membangun Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP).
Binsar mengatakan, dari kegiatan pengawasan yang telah dilakukan masih cukup banyak yang harus ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan dan SPIP.
“Hal itu, kami akan terus berkomitmen untuk terus membantu pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membangun SPIP dan meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan daerah. Kami juga memberikan pendampingan dalam hal pengadaan barang dan jasa dari sejak tahap awal, dengan tujuan untuk mengurangi resiko dalam kegiatan PBJ tersebut,” katanya.
