Tanjungpinang, IsuKepri.com – Program pengentasan kemiskinan pemerintah provinsi Kepri belum tepat sasaran. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Ahars Sulaiman di Tanjungpinang beberapa waktu lalu.
“Kegiatan pengentasan kemiskinan cukup banyak dilaksanakan, namun belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diharapkan,” ujar Ahar.
Ahar mengatakan saat ini pemerintah sudah mengucurkan anggaran 10% dari APBD untuk pengentasan kemiskinan.
“Sekitar 10 persen dari total APBD tahun 2012 yang berjumlah Rp2,4 triliun digunakan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan. Tapi ternyata program dan bantuan ini tidak membuat masyarakat sejahtera alias tetap miskin,” ungkapnya
Salah satunya bantuan pompong yang di berikan kepada nelayan. Pompong yang seharusnya digunakan untuk menopang hidup, justru malah di jual untuk kebutuhan yang lain.
“Akhirnya ya para nelayan itu tidak sejahtera. Dan ini tergambar dalam laporan LKPj gubernur. Ke depannya ini perlu evaluasi, dan perlu satu pemahaman kepada masyarakat tentang perilaku konsumtif dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Ahar.
