• September 21, 2020

Wagub : Pengelolaan FTZ Jangan Cenderai NKRI

Batam, IsuKepri.com – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Soerya Respationo prihatin atas cara pandang terhadap status kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ) Batam Bintan Karimun yang salah dan seolah-olah wilayah tersebut hanya disediakan untuk investor asing.

“Saya prihatin, cara pandang tersebut salah. Pengeloaan FTZ jangan sampai diartikan menjual kawasan tersebut pada investor asing dan mengorbankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata dia dalam seminar mengenai Optimalisasi FTZ di Batam yang di gelar oleh Lembaga Study Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Kepulauan Riau bersama BEM Universitas Batam, Sabtu.

Ia mengatakan, FTZ bukan berarti menarik investor asing sebanyak-banyaknya untuk menanamkan modal mereka di Batam Bintan Karimun. Namun harus melibatkan masyarakat dalam negeri untuk mengembangkan kawasan tersebut.

“Negara berkembang yang akhirnya bisa maju ialah mereka yang mau membangun dengan kemampuannya sendiri, tanpa harus meminta bantuan atau mengemis-ngemis pada pihak asing untuk berinvestasi atau memberikan bantuan,” kata Soerya.

Soerya mengatakan, kawasan Batam Bintan Karimun memang berada pada wilayah yang sangat strategis karena berada dalam jalur pelayaran dunia dan sangat layak dikembangkan.

“FTZ atau apapun status yang disandang oleh Batam Bintan Karimun hanyalan instrumen ekonomi yang tidak boleh mengganggu wilayah lain di Indonesia. Apalagi mengganggu keutuhan negara, FTZ harus tetap dalam lingkungan NKRI,” kata dia.

Ia mengatakan, seharusnya Bangsa Indonesia tidak usah ragu terhadap kemampuan diri sendiri untuk membangun menggunakan kekuatan sendiri.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Surya Makmur Nasution mengatakan seharusnya Kepri leboh fokus pada pembinaan masyarakat pelaku usaha mikro untuk menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kawasan FTZ.

“Usaha kecil harus eksis di kawasan FTZ. Bukan hanya industri dari luar negeri yang tidak memiliki kaitan dengan masyarakat lokal,” kata dia.

Ia mengatakan, kebijakan Provinsi Kepri harus mendorong dan memberikan berbagai upaya agar masyarakat bisa lebih berperan dalam meningkatkan perekonomian kawasan FTZ.

Sumber : Ant

0 Reviews

Write a Review

suprapto

Read Previous

LSKP2K : FTZ Masih Perlu di Optimalkan

Read Next

Kajian Islami : Indahnya Silaturahmi