Karimun, IsuKepri.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iskandarsyah mengatakan kemiskinan berdampak melemahkan ketahanan nasional di perbatasan.
“Hendaknya kita belajar dari kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan ke Malaysia yang lebih disebabkan masalah (ketimpangan-red) kesejahteraan dan pembangunan,” kata Iskandarsyah di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Senin.
Iskandarsyah mengatakan itu ketika menjadi narasumber dalam seminar bertema “Menjalin Silaturahim Elemen Kelompok Bangsa dalam Upaya Memperkuat NKRI di Wilayah Perbatasan Karimun-Kepri” yang digelar Komunitas Merah Putih bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Karimun.
Menurut Iskandarsyah, kekalahan Indonesia di Mahkamah Internasional (MI) dalam sengketa Sipadan-Ligitan, tidak terlepas dari peran Inggris yang pernah menjajah Malaysia, melakukan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan di dua pulau tersebut. “Dari 17 hakim MI, hanya satu yang memenangkan Indonesia,” katanya.
Kekalahan tersebut, lanjut dia, menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak terjadi pada pulau-pulau terluar yang lain, termasuk juga di Kepri yang memiliki 19 pulau terluar, dua di antaranya di Kabupaten Karimun, yaitu Pulau Karimun Kecil (Karimun Anak) dan Tokong Hiu.
Selama ini, pengelolaan perbatasan lebih ke pendekatan keamanan daripada pendekatan kesejahteraan. Paradigma pembangunan hanya sebatas pada pulau-pulau besar, sedangkan pulau kecil dan laut masih jauh tertinggal padahal sebagai negara kepulauan wilayah lautnya lebih luas daripada daratan, tuturnya.
“Kemiskinan juga berdampak pada semangat kecintaan pada Tanah Air di kalangan masyarakat yang tinggal di perbatasan,” katanya.
Dia berharap pembentuan Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dapat mengangkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di perbatasan.
“Kebijakan pemerintah membangun daerah perbatasan dalam dua tahun terakhir patut didorong dan ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dengan masyarakat di pulau-pulau utama,” ucapnya.
Turut menjadi pembicara dalam seminar tersebut Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri Edi Sofyan, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun Letkol Laut (P) Sawa dan akademisi dari Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Trisno Aji Putra.
Trisno Aji Putra mengatakan ada tiga hal yang dapat mengancam pulau-pulau terluar di perbatasan, yaitu abrasi pantai, kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global dan klaim kepemilikan oleh negara lain.
Tiga hal tersebut, lanjut dia, bisa diatasi dengan melakukan pendekatan kesejahteraan untuk melengkapi pendekatan keamanan, pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia.
“Infrastruktur vital sangat penting untuk membuka akses bagi masyarakat di pulau terluar. Penguatan sumber daya manusia menjadi modal dasar dalam meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Kepala BPPD Provinsi Kepri Edi Sofyan mengatakan pembangunan daerah perbatasan dilakukan melalui semua aspek baik sosial, budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan.
“BPPD selaku badan yang mengeloa daerah perbatasan telah memiliki program untuk pembangunan infrastruktur vital di pulau-pulau terluar, seperti jalan, pelabuhan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komunitas Merah Putih Suprapto selaku moderator berharap jalinan silaturahim yang sinergis dalam semua elemen bangsa memperkokoh kedaulatan NKRI di perbatasan.
“Pengelolaan perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan diharapkan dapat mewujudkan ketahanan nasional sehingga pulau-pulau terluar tidak diklaim negara lain,” ucapnya.
Sumber : ANTARA
Foto Dokumentasi :
