Jakarta, IsuKepri.com – Bencana Banjir Jakarta, tradisi lima tahunan telah menjadi agenda resmi masyarakat IbuKota Negara Republik Indonesia tercinta ini, sejak tahun 1996, 2002, 2007, 2013 sekarang.
Siklus 5 tahunan ini yang terjadwal teratur layaknya Pemilihan Umum (Pemilu) baik Capres, maupun Caleg, memang bencana alam pun juga mengikuti jadwal demokrasi.
Jaman kepemimpinan Persiden pertama Ir Soekarno, pernah merencanakan memindah Ibu Kota Pemerintahan ke Palangkaraya Kalimantan Tengah, dengan memisahkan antara urusan Pengendalian Pemerintahan dan kenegaraan.
Sistem ini banyak diterapkan pada Negara lain seperti Jepang, ibu kota negara adalah Tokyo, ibukota Pemerintahan berada di Kyoto, Malyasia Ibukota Negara berada di Kuala Lumpur, sementara Ibukota pemerintahan berada di Penang.
Amerika Serikat, Ibukota Negara berada di New York, sementara Ibukota Pemerintahan berada di Wosington DC. Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta, Jakarta Raya) adalah ibu kota negara Indonesia.
Bencana banjir yang kerap melanda Ibu Kota Jakarta memunculkan wacana pemindahan Ibu Kota itu terulang lgi. Tidak hanya itu, kesemrawutan kondisi Jakarta saat ini dinilai berbagai pihak bahwa Jakarta sudah tidak layak menjadi Ibu Kota.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terbuka dan tidak tabu bersedia berdiskusi atas wacana perpindahan Ibu Kota negara. Menurut Presiden, Jakarta tidak bisa lagi menampung interaksi manusia dan lingkungannya.
Atas wacana ini, Presiden SBY bahkan telah mengajukan tiga skenario perpindahan Ibu Kota yang perlu didiskusikan oleh publik.
Skenario pertama adalah mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota, pusat pemerintahan, sekaligus kota ekonomi dan perdagangan.
Kemudian skenario kedua yakni membangun Ibu Kota yang benar-benar baru. Kata Presiden lanjut Velix, sejatinya dibangun totally new capital.
Sedangkan skenario ketiga, Ibu Kota tetap di Jakarta, namun memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi lain.
Atas tiga skenario itu, Presiden SBY mengajak semua komponen bangsa untuk membahas secara terbuka, matang, dan komprehensif atas wacana ini. Karena, kebijakan perpindahan ibukota dan atau pergeseran pusat pemerintahan harus menjangkau strategi jangka panjang bangsa. (yano)
