Hari Bela Negara (HBN) adalah hari bersejarah Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Desember untuk memperingati Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh M. Sjafruddin Prawiranegara di sumatra Barat pada tanggal 19 Desember 1948. Keputusan ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2006. Keputusan presiden ini ditetapkan dalam upaya mendorong semangat kebangsaan dalam Bela Negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tanggal 19 Desember 1948 menjadi salah satu hari yang bersejarah bagi bangsa indonesia, dimana pada waktu itu di deklarasikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berpusat di Bukittinggi, Sumatra Barat. PDRI dibentuk oleh rakyat yang dipelopori oleh M. Sjafruddin Prawiranegara dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), setelah presiden dan wakil presiden serta sejumlah menteri ditawan oleh Belanda. Namun dalam kondisi amat kritis tersebut, para pemimpin bangsa pada waktu itu mengambil satu keputusan memberikan mandat untuk membentuk Pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatra Barat. Jika PDRI tidak ada, mungkin dapat dikatakan Republik Indonesia akan lenyap dalam peta politik dunia. Bahkan, penjajah Belandapada waktu itu dengan leluasa mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia telah bubar karena pemimpinnya ditawan dan daerah-daerah jatuh ditangan mereka.
Dengan inisiatif politik dan penuh rasa tanggung jawab Sjafruddin Prawiranegara mengadakan rapat membentuk PDRI tanggal 19 Desember 1948. Pemerintah Darurat yang bersifat mobile ini berbasis pada beberapa tempat antara lain Bidar Alam, Sumput Kuddus, Halabban, Dan koto tinggi. Inisiatif M. Sjafruddin Prawiranegara mendapat dukungan luas dari kalangan rakyat. Pada akhirnya kedaulatan dan kemerdekaan RI dapat dipertahankan. Oleh sebab itu PDRI merupakan salah satu mata rantai sejarah kemerdekaan Indonesia yang sangat penting untuk kita kenang, ingat, dan ditempatkan dalam rangkaian sejarah kemerdekaan Nasional. Meskipun PDRI tidak pernah ditampilkan secara resmi, namun selama ini tidak diakui sebagai mata rantai sejarah perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 2006, atas usulan pemerintah provinsi Sumatra Barat kepada Pemerintah Pusat, akhirnya Presiden SBY mengeluarkan Keputusan No. 28 Tahun 2006. Dengan lahirnya Kepres No.28 Tahun 2006, berarti perjuangan rakyat Indonesia umumnya dan Sumatra Barat khususnya telah mendapat pengakuan secara nasional.
Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh M. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatra Barat telah disah kan. Salah satu diskriminasi sejarah mulai diluruskan. Bahkan, perlakuan negara terhadap jasa besar seseorang terhadap eksistensi bangsa Indonesia telah dinilai objektif dan profesional. Sebagai contohnya M. Sjafruddin Prawiranegara yang sempat menjadi Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) telah diakui keberadaannya. Padahal pada masa Orde Baru, otkoh yang terkait dengan gejolak pemerintahan revolusioner Republik Indonesia (PRRI) ini dianggap pemberontak. Sampai-sampai salah satu rentetan sejarah Republik ini dihilangkan tanpa jejak.
M. Sjafruddin Prawiranegara selain jasanya sebagai presiden PDRI, dia juga ikut memberi konstribusi besar terhadap kemunculan Bank Indonesia. Ia mengusulkan supaya BI sebagai Bank sentral yang menjadi lembaga Independen dan tidak dibawah dominasi Pemerintah. Dan pada tahun 1999, yakni pada masa pemerinyahan BJ. Habibie, gagasan M. Sjafruddin Prawiranegara menjadi landasan Undang-Undang BI. Ditetapkannya hari PDRI sebagai Hari Bela Negara (HBN) merupakan satu bentuk kebanggaan Sumatra Barat, karena pertama kalinya sejarah dipulau jawa ditetapkan sebagai hari nasional.
Untuk itu kita sebagai penerus Bangsa haruslah tetap menjadga dan menbela Negara Indonesia. Bela bukan dalam arti berperang tetapi menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.
Diambil dari berbagai sumber.
