Ancaman Hengkang Pengusaha Tidak Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

BATAM, IsuKepri.Com — Ancaman hengkangnya pengusaha paska kenaikan upah minimum kota (UMK) Batam hingga lebih dari 40% dari tahun sebelumnya tidak akan mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian dinyatakan Kepala Direktorat Penyusunan APBN Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Didik Kusnaini dalam editors meeting bersama media lokal dan nasional di Hotel Nagoya Plaza, Kamis (6/12/12).

“Kenaikan UMK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Justru bisa memicu pertumbuhan dan pendapatan daerah maupun nasional,” ungkapnya.

Menurut Didik, ancaman pengusaha untuk hengkang, terutama ke luar negeri bisa dikatakan sebagai gertakan sambal. Mengingat banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk memindahkan perusahaan ke negara lain, terutama seperti perusahaan kimia ataupun perusahaan dengan bidang produksi tertentu.

Kemungkinan hengkangnya perusahaan akan dilakukan ke kawasan industri ataupun daerah lain dengan upah minimum propinsi (UMP) yang lebih rendah. Namun tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya sudah berdiskusi dengan kalangan pengusaha saat kenaikan UMP DKI Jakarta hingga Rp2,2 juta. Mereka menyatakan bahwa untuk pindah ke negara lain tidaklah mudah, terutama untuk perusahaan dengan produk tertentu,” katanya.

Kenaikan UMK di berbagai daerah yang cenderung lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, jelas Didik, tidak langsung menjadikan high cost economy (ekonomi berbiaya tinggi) bagi perusahaan. Karena perusahaan dapat mengganti biaya tersebut dengan efisiensi karyawan ataupun dengan harga produksi.

Selain itu, untuk mengurangi beban perusahaan dalam membayar gaji karyawan sesuai UMK, biaya-biaya yang biasa dikeluarkan diluar ketentuan harus dapat ditekan. Seperti pungutan liar (pungli) yang terkadang justru nilainya lebih tinggi dibanding gaji karyawan itu sendiri.

“Ini juga tantangan bagi pemerintah untuk bisa memberantas pungli yang dilakukan oknum-oknum tertentu kepada pengusaha,” jelasnya.

Meski demikian, Didik tidak membantah potensi ancaman terhadap target pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Dimana untuk 2013, pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran mencapai 5,8-6,1% dari jumlah penduduk atau menurun sekitar 0,5% dibanding tahun 2012 sebesar 6,4-6,6%. Begitupun angka kemiskinan, pada 2013 ditargetkan turun sekitar 1% menjadi 9,5-10,5% dibanding 2012 sebesar 10,5-11,5%.

Sedangkan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2013, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,8% atau meningkat 0,3% dibanding APBN-P 2012 sebesar 6,5%. Dan inflasi dalam APBN 2013 sebesar 4,9% atau menurun sekitar 1,9% dibanding APBN-P 2012 sebesar 6,8%.

Kebijakan fiskal 2013 bertemakan memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Dengan empat pilar pembangunan, yakni pro growth, pro job, pro poor dan pro environment.

Arah kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya penyehatan fiskal. Melalui optimalisasi pendapatan negara, meningkatkan kualitas belanja negara, pengendalian defisit APBN (1,3%-1,9%) dan mengurangi ratio utang terhadap PDB. (eki)

 

0 Reviews

Write a Review

iwan

Read Previous

Geram salurkan dana 39.254.000 untuk Palestina

Read Next

Telor Asin Golden Egg Semakin di Minati