Opini, IsuKepri.com – Indonesia adalah Negara Kesatuan yang terdiri dari beribu pulau besar maupun kecil. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau yang memiliki bermacam-macam suku dan bahasa.
Daerah perbatasan merupakan kekuatan atau pertahanan terkuat bagi Indonesia. Dengan adanya daerah perbatasan, negara asing akan kesulitan atau tidak mudah untuk memasuki wilayah Indonesia yang sangat kaya raya.
Namun saat ini, daerah perbatasan kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Salah satunya, wilayah perbatasan Indonesia yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau.
Pembangunan sejumlah pulau terkecil yang berbatasan dengan negara lain di Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan maksimal. Meski pemerintah pusat telah menurunkan dana sekitar Rp179,23 miliar.
Pemerintah Provinsi Kepri seharusnya memiliki program jelas terkait pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan. Karena pemerintah pusat telah mengeluarkan dana pengembangan dan pembangunan daerah perbatasan untuk mendukung program tersebut.
Dana yang telah dikeluarkan pemerintah pusat harus digunakan secara efektif, efisien, tepat guna dan produktif untuk peningkatan infrastruktur didaerah perbatasan. Seperti menyediakan sarana transportasi darat maupun laut serta membangun sekolah agar SDM diwilayah perbatasan memiliki intelektual tinggi. Seluruh sektor mulai dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor transportasi, sektor perekonomian dan lain-lain yang merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan didaerah perbatasan harus diprioritaskan.
Begitupun dengan minimnya pengembangan teknologi informasi didaerah perbatasan guna menjalin komunikasi antar masyarakat. Karena masyarakat yang tinggal dikawasan perbatasan sangat rawan dengan derasnya perkembangan informasi dari negara lain, sementara informasi mengenai negara sendiri selalu diabaikan. Pelayanan masyarakat seperti PLN juga sangat memperhatinkan di daerah perbatasan.
APBD Provinsi Kepri sangat besar dan setiap tahun meningkat. Namun pembangunan infrastruktur di Kepri, khususnya di daerah perbatasan sangat minim.
Ini dikarenakan sebagian besar APBD Kepri digunakan untuk belanja rutin seperti menggaji pegawai dan hanya sedikit untuk membangun infrastruktur. Contohnya infrastruktur diperbatasan, yaitu Pulau Berhala yang sampai saat ini belum memiliki pelabuhan yang representatif. Akibatnya, perekonomian warga dipulau tersebut terganggu karena bahan pertanian yang dihasilkan sulit dipasarkan dan masyarakat juga kesulitan mendapatkan bahan pokok lainnya.
Saatnya, Pemerintah Provinsi Kepri memberikan perhatian yang serius bagi pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Karena kemajuan di daerah perbatasan akan membawa kemajuan Indonesia, meningkatkan ketahanan serta keamanan negara.
Oleh : Edi Saputra
Mahasiswa Fekon Umrah
