BATAM, IsuKepri.Com — Kalangan buruh mewaspadai gerakan pengusaha yang tengah membangun opini menolak hasil rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) yang menetapkan upah minimum kota (UMK) Batam 2013 Rp2.040.000. Opini dibangun para pengusaha melalui media dan menyatakan bahwa hasil pembahasan DPK Batam tidak sah.
“UMK Batam belum aman karena para kapitalis/pengusaha sedang membangun opini untuk menolaknya. Namun buruh Batam akan terus mengawal hingga UMK Batam 2013 Rp2.040.000 ditetapkan secara resmi oleh Gubernur Provinsi Kepri,” kata Koordinator Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Suprapto, Sabtu (24/11/2012).
Menurut Suprapto, saat ini kalangan pengusaha gencar membangun opini-opini penolakan tersebut. Padahal wadah untuk mencari solusi atas aspirasi pengusaha sudah disediakan, yakni melalui pembahasan di DPK.
Tapi, wadah ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha. Justru menyatakan hasil pembahasan DPK tidak sah, hanya karena kesengajaan pihak pengusaha yang menurunkan perwakilan tanpa diberikan kuasa melakukan kebijakan dalam pembahasan terakhir.
“Dalam pembahasan di tingkat DPK, pengusaha juga memiliki hak dan ruang yang sama untuk menyampaikan aspirasinya. Namun pengusaha justru menggunakan ruang diluar forum tidak resmi untuk menolak hasil kesepakatan,” imbuhnya.
Suprapto berharap, Gubernur Provinsi Kepri dapat bijak dalam memberikan keputusan terkait besaran UMK Batam 2013. Dengan mengakomodir hasil kesepakatan bersama yang dibahas oleh DPK, sebagai forum resmi untuk menggodok besaran UMK. Jika ada pengusaha yang tidak sanggup memenuhi UMK 2013, dapat mengajukan ketidaksanggupan sesuai ketentuan yang telah diatur.
“Penetapan UMK Batam 2013 oleh Gubernur harus mengacu hasil pembahasan di tingkat DPK Batam sebagai forum resmi untuk itu, bukan berdasarkan hasil pembahasan di warung kopi. Jika tidak, maka buruh siap bergerak untuk menolak upah murah dan upaya-upaya pemiskinan terhadap buruh,” tegasnya. (sec)
