BATAM, IsuKepri.Com — Konflik yang terjadi antara taksi Batam dan Blue Bird menjadi perhatian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ibnu Sina. Ketua Umum HMI Komisariat Ibnu Sina, Muhammad Idvan mendesak agar Walikota Batam, Ahmad Dahlan segera menyelesaikan konflik tersebut agar persoalan tidak semakin berkepanjangan.
Selain itu, penyelesaian konflik dengan segera juga akan menghentikan keresahan masyarakat Kota Batam. Terutama masyarakat yang selama ini selalu membutuhkan pelayanan jasa transportasi taksi.
“Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut, agar masyarakat tidak semakin resah dengan konflik yang terjadi antar sesama penyedia jasa pertaksian di Kota Batam,” kata mahasiswa STIE Ibnu Sina Batam tersebut di Batam Centre, Jumat (30/11/2012).
Idvan menegaskan, kepastian hukum bisa dan tidaknya taksi Blue Bird di Kota Batam harus dipertegas. Dan keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat diterapkan serta ditaati semua pihak. Tidak sebatas lip service semata yang tidak ditindaklanjuti dengan sangsi dan tindakan yang bisa dilakukan sesuai kewenangan jika terdapat pihak-pihak yang melanggar.
Tidak hanya permasalahan kepastian operasional taksi Blue Bird saja yang harus dituntaskan. Persoalan hukum menyangkut penganiayaan dan pengrusakan taksi Blue Bird juga harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga nasib para sopir taksi di Batam juga menjadi jelas.
Ini dilakukan untuk mengantisipasi tindakan anarkis dan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Pihak berwajib harus mampu memberikan pengayoman dan ketegasan hukum atas prilaku-prilaku masyarakat yang tidak taat hukum.
“Jika proses hukum tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, akan menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Pihak kepolisian harus mampu menegakkan hukum tanpa takut adanya tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun,” ujarnya.
HMI Komisariat Ibnu Sina memberikan batas waktu hingga pertengahan Desember 2012 permasalahan pertaksian di Kota Batam dapat diselesaikan. Semua pihak harus didudukkan bersama untuk menjaga situasi Batam tetap kondusif. Jika batas waktu tersebut tidak mampu dipenuhi, HMI siap turun ke jalan untuk menurunkan Walikota Batam dari jabatannya.
“Kita tidak ingin permasalahan pertaksian tidak kunjung selesai. Jika Walikota Batam tidak mampu menuntaskan permasalahan tersebut, lebih baik lengser saja,” pungkasnya. (r)
