Nasional, Isukepri.com – Pemerintah membantah rumor adanya penjualan pulau kecil milik Indonesia seperti dimuat di www.privatesislandonline.com. Didalam situs itu tercantum dua pulau Indonesia yaitu Gambar Island yang ditawarkan USD 725,000 dan Gili Nanggu, dengan penawaran USD 1,053,325.
Kepala Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indra Sakti, dalam dialog bersama Pro 3 RRI menjelaskan di Indonesia tidak dikenal istilah menjual pulau. Mengenai pulau di Indonesia yang sering ditawarkan melalui situs online, menurut dia itu merupakan ulah pengusaha yang mencari sensasi untuk mendongkrak usaha travellingnya.
Di KPP khususnya di Pemerintah Indonesia tidak mengenal istilah menjual pulau. Ini akal-akalan pengusaha untuk menarik masyarakat. Pas masyarakat buka situs itu dan ternyata itu hanya promosi pariwisata, kata Indra Sakti, Rabu (5/8).
Di Indonesia, kata Indra, hanya mengenal dua istilah yaitu pengelolaan pulau dengan mekanisme adopsi pulau. Dengan sistem itu, pngusaha diperbolehkan untuk mempromosikan pulau dengan tujuan mengangkat wisata dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Adapun istilah lain yaitu untuk investasi. Yang jelas mereka hanya berlaku untuk hak guna usaha dan hak guna bangunan
Adapun dua pulau Indonesia yang ditawarkan di situs www.privatesislandonline.com, yaitu Gambar Island dan Gili Nanggu, menurutnya situs itu keberadaan sudah lama dan tidak jelas. Sits itu sudah lama. Tapi kadang muncul, kadang menghilang.
Namun dia tidak menampik ada praktik-praktik kotor yang menawarkan pulau Indonesia. Ada beberapa modus keberadaan pulau Indonesia ditawarkan pihak asing tanpa sepengetahuan pemerintah. Seperti, pria asing menikah dengan wanita lokal, kemudian setelah menikah kontrak melalui isterinya, membeli tanah-tanah dipulau yang bersangkutan.
Pada umumnya pulau-pulau yang dibeli adalah pulau yang kosong dan tidak berpenghuni. . Celah ini yang mengiklankan orang asing dan menikah dengan wanita lokal kemudian ia memanfaatkan celah ini dan yang membeli wanitanya, tutur Indra.
Pemerintah selain melakukan pengawasan, juga akan memberdayakan ekonomi masyarakat yang tinggal dipulau terluar. (Net/Slk)
