Nasional, Isukepri.com – DPR meminta agar pemerintah menambah jumlah anggaran belanja modal yang saat ini tertera di RAPBN 2013 sebesar Rp193,83 triliun menjadi Rp450 triliun atau sebesar 5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz, di Jakarta, Senin (27/8). “Belanja modal atau infrastruktur idealnya 5 persen terhadap PDB. Jadi, PDB 2013 itu sekitar Rp9.600 triliun, maka belanja infrastruktur kurang lebih harus sebesar Rp450 triliun,” katanya.
Menurut Harry, sejauh ini belum terlihat sikap sejumlah fraksi terhadap besaran belanja modal di RAPBN 2013. Mengingat, rapat paripurna DPR baru akan berlangsung pada Rabu, 29 Agustus 2012. “Saya kira, sampai saat ini fraksi-fraksi belum kelihatan sikapnya atas belanja infrastruktur yang Rp193 triliun, apakah sepakat untuk dinaikkan,” ungkapnya.
Guna memenuhi angka yang ideal untuk belanja infrastruktur, jelas Harry, legislatif akan berupaya membicarakan persoalan ini di dalam rapat bersama eksekutif pada Masa Sidang I DPR 2012-2013. “Jadi, harus ada penambahan belanja infrastruktur dari usul pemerintah yang cuma Rp193 triliun,” jelasnya.
Namun demikian, kata Harry, sikap beberapa fraksi yang mulai bisa dilihat arahnya terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2013 ada pada subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. “Sepanjang pengetahuan saya, sikap fraksi yang kentara atau nyata, terkait subsidi. Terutama untuk subsidi BBM dan listrik,” kata Harry.
Dia mengatakan, pada RAPBN 2013 belanja modal nilainya jauh lebih rendah dari belanja pegawai. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan alokasi bantuan sosial yang hanya Rp59,03 triliun. Sedangkan, kata Harry, belanja pegawai mencapai Rp241 triliun atau lebih besar dari APBN-P 2012 yang senilai Rp212,26 triliun.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR lainnya, Achsanul Qosasi di Jakarta, Senin (27/8) mengungkapkan, kendati anggaran belanja modal jumlahnya terbilang belum ideal, namun besaran belanja infrastruktur tidak bisa dibandingkan dengan belanja pegawai.
“Belanja pegawai itu sifatnya mandatory, jadi tidak bisa dibandingkan. Tetapi, yang pasti belanja infrastruktur (RAPBN 2013) sudah mengalami peningkatan menjadi Rp200 triliun (dibanding APBN-P 2012 sebesar Rp168,68 triliun),” kata Achsanul. (Net/Slk)
