Tanjungpinang, Isukepri.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau mendukung pemerintah membenahi Kota Tanjungpinang.
“Kami memberi apresiasi atas keinginan Gubernur Kepulauan Riau HM Sani membenahi Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi,” kata Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Iskandarsyah, di Tanjungpinang, Senin kepada media Antara.
Dalam rapat bersama kepala satuan kerja perangkat daerah di Kantor Pemerintah Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Sani menyampaikan keinginannya untuk membenahi insfrasruktur, fasilitas umum dan tata kota. Hal itu merupakan agenda yang diprioritaskan lantaran Tanjungpinang merupakan ibu kota Kepri.
“Wajar Pemprov Kepri harus terlibat karena Tanjungpinang adalah ibu kota provinsi,” ucapnya yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pemprov Kepri dan Pemkot Tanjungpinang juga harus bersinergi, bersama-sama menyiapkan rencana induk pembangunan di Tanjungpinang untuk 10,25 hingga 50 tahun mendatang. Rencana pembangunan infrastruktur dan sosial yang tersusun dengan baik, tidak tumpang tindih dan terintegrasi dapat mempercepat pembangunan di Tanjungpinang.
“Kedua pemerintahan harus menyusun perencanaan pembangunan infrastuktur jalan, drainase, tata kota, penanganan permasalahan sosial dan lainnya secara terarah, tegas dan matang sehingga hasilnya dapat dirasakan secara cepat oleh masyarakat Tanjungpinang,” ujarnya.
Pemerintah Kepri dan Tanjungpinang juga harus menangani permasalahan kependudukan yang muncul akibat pertumbuhan penduduk secara cepat di Tanjungpinang. Permasalahan sosial yang timbul antara lain, meningkatnya jumlah pengemis dan rumah liar.
“Kami berharap permasalahan itu ditangani secara maksimal, kalau perlu dibuat peraturan daerah untuk mengelola dan pengembangan kota Tanjungpinang. Jangan sampai kebijakan berubah setelah gubernur atau wali kota diganti,” ujarnya.
Selain memprioritaskan pembangunan di Tanjungpinang, Iskandarsyah juga mengingatkan Pemerintah Kepri untuk menyelesaikan pusat Pemerintahan Kepri di Pulau Dompak. Permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan proyek pembangunan pusat pemerintahan di Dompak, Tanjungpinang harus ditangani secara maksimal agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
“Kami berharap seluruh aktivitas pemerintahan dapat pindah di Dompak secepatnya, dan tidak ada alasan bagi satuan kerja perangkat daerah tidak beraktivitas di Dompak,” katanya. (Ant/Slk)
