Hasil penelitian Depenas tidak valid dan cacat ilmiah karena dari 30 juta buruh formal hanya diambil sampel 3.000 responden (0.01 %), hanya 726 yang dipakai (24 %) dan penelitian dilakukan tidak di daerah padat industri seperti ; Batam, Tangerang, Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Karawang dan Sidoarjo .
Tanjungpinang, IsuKepri.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) lakukan aksi serentak secara nasional menolak ” Politik Upah Murah “. Ir. H. Said Iqbal, ME, Presiden KSPI mengajak seluruh anggota untuk memperjuangkan Revisi komponen KHL serta menghapus Out Sourching.
Melalui siaran pers yang diterima oleh redaksi isukepri.com, KSPI menjelaskan alasan dilakukannya aksi tersebut.
Dijelaskan bahwa perjuangan upah adalah jalan untuk bisa meningkatkan taraf hidup bagi diri serta keluarganya. Bagi negara upah adalah salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan rakyatnya karena dengan upah yang layak maka daya beli masyarakat (People Purchasing Power /PPP) bisa naik selanjutnya perekonomian bisa bergerak dengan baik. PerMenaker No. 17 tahun 2005 yang jadi acuan survey KHL sudah tidak layak di gunakan khususnya terkait jumlah 46 Komponen dan pasal Pentahapan. Akibatnya seorang pekerja/buruh lajang saja “harus berhutang”‘”‘ agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Revisi yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) hanya merekomendasikan penambahan 4 komponen yaitu : Kaos kaki, Ikat Pinggang, Setrika dan Deodoran. Oleh karena itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melalui gerakan Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM) secara tegas MENOLAK rekomendasi Depenas juga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alasan :
- Hasil penelitian Depenas tidak valid dan cacat ilmiah karena dari 30 juta buruh formal hanya diambil sampel 3.000 responden (0.01 %), hanya 726 yang dipakai (24 %) dan penelitian dilakukan tidak di daerah padat industri seperti ; Batam, Tangerang, Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Karawang dan Sidoarjo .
- Indonesia adalah negara dengan PDB no 16 (Anggota negara G-20) diseluruh dunia. PDB Indonesia sebesar U$ 840 Milliar atau setara Rp 7.560 Trilyun lebih pada tahun 2011, dan PDB Perkapita U$ 3.600 an /orang /tahun. Pada tahun 2012 ditargetkan U$ 900 Milliar dan tahun 2013 ditargetkan U$ 1 Trilyun atau setara Rp 9.000 Trilyun. Namun upah pekerjanya hanya U$ 120/bulan jauh dibandingkan negara ASEAN seperti : Philipina U$ 250/bulan; Malaysia U$ 350/bulan; Singapura U$ 450/bulan; dan Brunai U$ 500/bulan. Bila dilihat kesenjangan antara PDB perkapita dengan upah pekerja menunjukan politik upah murah akan terus BERLANJUT.
Dari pantauan di lapangan, FSPMI Kota Batam melakukan aksi didepan Kantor Walikota Batam pada Rabu, 12/07/2012.
