BATAM, IsuKepri.Com — b”‘right PLN Batam kembali menyatakan rencana initial public offering (IPO) yang akan segera dilakukan. Dimana dalam IPO tersebut, b”‘right PLN Batam akan melepas 49 persen sahamnya dan diutamakan dimiliki oleh pelanggan dan pemerintah daerah.
Saat ini, 99 persen saham b”‘right PLN Batam dikuasai PLN Persero. Sedangkan 1 persennya dikuasai Yayasan Kesejahteraan Keluarga PLN.
Melalui IPO, nantinya PLN Persero tinggal menguasai 51 persen saham saja, selebihnya akan dilepas ke pasar. Diantara persyaratan IPO, kepemilikan saham yang dilepas ke pasar, minimal dikuasai seribu orang.
“Kami sudah minta underwriter untuk memberikan eksklusifitas bagi Pemko dan pelanggan b”‘right PLN Batam untuk memiliki saham. Saat ini proses terus berjalan, termasuk lembaga penunjang seperti underwriter, konsultan dan apraisal sudah ditunjuk. Mereka sekarang sudah bekerja,” kata Direktur Utama b”‘right PLN Batam, Dadan Kurniadipura di Batam Centre, Kamis (26/7/2012).
Persetujuan IPO dan pelepasan saham, kata Dadan sudah mendapat persetujuan secara lisan dari Menteri BUMN. Masih menunggu persetujuan tertulis ataupun persetujuan secara formal.
IPO dilakukan karena ancaman ke depan, kelistrikan di Batam akan dihadapkan pada gangguan mesin, pemeliharaan gas secara rutin dan harga gas yang sekarang naik dua kali lipat di daerah Jawa. Begitupun dengan kecukupan cadangan batubara yang harga pasar bisa saja akan naik terus.
Selain itu, IPO ini dilakukan karena b”‘right PLN Batam dalam 5 tahun ke depan, 2016/2017 mendatang, membutuhkan biaya investasi hingga Rp5,9 triliun. Sedangkan untuk 10 tahun mendatang, dibutuhkan biaya investasi mencapai Rp11,6 triliun.
Sementara PLN Persero sebagai holding, merasa keberatan jika seluruh beban investasi b”‘right PLN Batam bergantung seluruhnya. Untuk itu, harus dicari sumber-sumber pendanaan alternatif yang lebih memungkinkan.
“Berdasarkan hasil kajian, IPO dinilai lebih cocok dan tepat. Karena tidak ada beban angsuran dan bunga bank, cukup membayar deviden ataupun pembagian keuntungan,” katanya.
Namun meskipun akan melakukan IPO, Dadan menegaskan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan kenaikan tarif listrik. Semua masih tergantung dengan kondisi kinerja keuangan PLN Batam.
Setelah IPO, b”‘right PLN Batam juga meminta dibuat Peraturan Walikota (Perwako). Isi perwako bisa mengacu pada permen ESDM agar tidak terjadi perubahan dalam kenaikan tarif.
“Tidak ada sama sekali IPO dengan kenaikan tarif. IPO bukan merupakan jalan kenaikan tarif, untung yes, tapi tidak hanya dengan kenaikan tarif. Masih bisa efisiensi dan kenaikan tarif merupakan jalan terakhir,” katanya.
Terkait rencana IPO b”‘right PLN, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi, Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM) Kota Batam, Ahmad Hijazi juga menyambut baik. Menurutnya, rencana tersebut merupakan terobosan bagi b”‘right PLN Batam dalam menghadapi tantangan dalam rangka memenuhi tenaga listrik di masa mendatang.
“Itu tidak bisa menunggu kesiapan yang ada, harus jemput bola,” katanya.
Masalah listrik, jelas Hijazi berhubungan dengan masalah lingkungan yang strategis. Kaitan investasi harus didukung dalam rangka memenuhi kebutuhan investor.
“Bagi pemerintah daerah (Pemko Batam), ini merupakan kesempatan. Karena selama ini pemerintah daerah tidak pernah mendapatkan portofolio,” katanya. (eki)
