Tanjungpinang, IsuKepri.com – Senin, 10/07/2012 sekelompak masyarakat yang menamakan diri Forum Masyarakat Peduli Demokrasi mendatangi Kantor Walikota Tanjungpinang di Senggarang. Kedatangan mereka adalah untuk mempertanyakan netralitas PNS dalam iklim pilkada Walikota Tanjungpinang pada bulan Oktober 2012.
” Kedatangan kami kemari adalah untuk mempertegas keberadaan oknum-oknum PNS untuk tidak ikut dalam kegiatan yang berbau politik.” ungkap M. Syukron koordinator Forum Masyarakat Peduli Demokrasi kepada IsuKepri.com.
Banyaknya PNS yang diam-diam ikut dalam politik praktis dianggap bertentengan dengan berbagai aturan baik Undang-undang, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan bahkan bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstutusi.
” Seharusnya PNS tetap fokus pada tugas dan tanggungjawabnya untuk melayani masyarakat. ” tegas Syukron yang juga mashasiwa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Umrah.
Namun niat beberapa masyarakat tidak membuahkan hasil yang maksimal, karena tidak dapat menemui Walikota maupun Wakil Walikota. Upaya ini kemudian berlanjut dengan menemui Kepala Kepegawaian Daerah Kota Tanjungpinang yaitu Suyatno. Suyatno mengaku bahwa tidak dapat dipungkiri jika dilapangan masih ada PNS nakal dan terlibat dalam kegiatan politik.
” Dilapangan masih kita temui oknum PNS yang terlibat dalam politik praktis. Pada hal ini sudah diatur dengan tegas melalui berbagai aturan mulai daru Undang-undang, pertauran menteri maupun peraturan Kepala Badan Kepegawaian.” kilah Suyatno.
FMPD juga membacakan surat pernyataan sikap agar Walikota membuat surat edaran yang melarang PNS untuk terlibat kegiatan politik menjelang Pilwako. Forum meminta dalam waktu 7X24 jam surat tersebut sudah disebarluaskan kepada seluruh SKPD dan diketahui masyarakat umum.
Pengamat politik Tanjungpinang, Suradji memberikan apresiasi terhadap usaha Forum Masyarakat Peduli Demokrasi dalam mempertanyakan netralitas PNS ini.
” Keberanian kelompok tersebut harus didukung oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU n Panwaslu. Semakin banyak masyarakat yang peduli dengan proses politik saat ini berarti telah menunjukkan adanya peningkatan kesadaran politik masyarakat ” ungkap Suradji. (slk)
