BATAM, IsuKepri.Com — Mulai 2012, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencanangkan gerakan bebas korupsi di institusinya. Pencanangan ini dilakukan setelah melihat trend pengelolaan keuangan yang semakin baik. Dan diterimanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan 2011.
“BKKBN menjadi salah satu pilihan sebagai institusi yang bebas korupsi dan sepakat mencanangkannya mulai 2012,” kata Sekretaris Utama BKKBN, Subagyo dalam Rekonsiliasi Laporan Keuangan bersama Sekretaris BKKBN tingkat provinsi se-Indonesia di Hotel Harmoni One, Senin (9/7/2012).
Melalui pencanangan ini, Subagyo mengajak seluruh pejabat pengelola keuangan BKKBN untuk memperbaiki laporan penggunaan anggaran. Baik pejabat pengelola keuangan di lingkungan BKKBN pusat maupun BKKBN di tingkat provinsi.
Hal ini dilakukan, mengingat opini WTP yang diberikan BPK RI tidak otomatis clean and clear. Masih terdapat catatan-catatan yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan.
“Catatan ini bisa hilang kalau yang mendapatkan catatan segera memperbaikinya,” ungkapnya.
Selain itu, pengguna anggaran diminta benar-benar menggunakan anggaran sesuai program. Dalam rangka meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan dengan pertanggungjawaban dan integritas yang tinggi.
Pengelolaan keuangan juga harus dilaksanakan secara disiplin, terutama dalam mencatat setiap transaksi. Sehingga tidak sampai menunda pekerjaan, apalagi terkait laporan keuangan.
“Saya bangga dengan opini WTP yang telah diberikan BPK, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Subagyo memberikan penghargaan kepada BKKBN tingkat provinsi dengan laporan keuangan terbaik. Penghargaan diberikan kepada BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diterima langsung oleh perwakilannya.
Kepala BKKBN Provinsi Kepri, Sunarto menyatakan, juga telah melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan. Diantaranya dengan melakukan kerjasama antara BKKBN dengan BPKP Provinsi Kepri.
“Kerjasama dengan BPKP ini penting untuk mengurangi kesalahan dalam pengelolaan anggaran,” katanya. (eki)
