Tanjungpinang, IsuKepri.com – 4 orang aktifis HMI yang terdiri dari Rio Wanis, Lingga Kelana, Ardiansyah dan Ade gelar aksi di Gedung Provinsi Kepulauan Riau, Senin 25/06/2012. Aksi ini dilakukan terkait permasalahan kasus proyek Dompak.
Dalam pernyataannya, Rio Wanis yang juga merupakan Sekretaris Umum HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan mengatakan bahwa kehadiran mereka adalah dalam rangka meminta data terkait proyek Dompak.
” Kami datang untuk mengambil data pembangunan Proyek, Jika pemerintah tidak memberikan maka pemerintah telah melanggara peraturan Keterbukaan Informasi Publik.” Tegas Rio.
Aksi yang berlangsung damai ini diterima oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kepri, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKKD, serta Kepala Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau. Pertemuan antara mahasiswa dan Kepala Dinas tersebut berlangsung di ruang rapat Kesbang.
Kepala Bapeda Kepri, Robert, mengatakan bahwa pembangunan Dompak tidak merugikan negara dan tidak ada yang menyalahi aturan. Hal ini juga sudah dibuktikan dan diaudit langsung oleh BPK.
” Negara tidak dirugikan, dan proyek Dompak sudah di audit oleh BPK ” ungkap Robert.
Dari data yang diserahkan oleh pemerintah provinsi kepri, dijelaskan bahwa dari jumlah paket proyek yang dikerjakan, terdapat 2 paket pekerjaan yang belum selesai/putus kontrak yaitu Pembangunan jembatan P. Bintan – Dompak serta pembangunan gedung kesenian. Untuk jembatan Dompak realisasi pengerjaan hanya mencapai 66,56% dan realisasi keuangan sebesar 143.812.614.232,20 atau 59% dari 244.585.000.000. Sedangkan pada pembangunan gedung kesenian realisasi fisik hanya mencapai 56,08% dan realisasi keuangan sebesar 10.931.211.246 dari anggaran 20.000.000.000.
Selain itu, dari 11 proyek pekerjaan yang dilakukan terdapat 4 paket pekerjaan yang masih kurang dalam pembayarannya. Seperti manajemen Konstruksi Pembangunan Infrastruktur Pulau Dompak sebesar 11.390.024, Pembagunan Gedung DPRD sebesar 9.266.849.658, Kekurangan anggaran pembangunan UMRAH sebesar 15.623.112.316 serta pembagunan jembatan P. Bintan – Dompak sebesar 18.437.059.931 sehingga total kekuarangan anggaran adalah sebesar 43.338.411.930. Hal ini sesuai dengan hasil audit BPKP dan BPK RI.
Sedangkan terkait pembangunan RSUP mengalami keterlambatan karena terjadinya re-design pada lantai 5-8. hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau, Pak Cecep. Beliau mengatakan bahwa untuk mengurangi beban rujukan masyarakat Kepri keluar daerah, maka perlu adanya peningkatan type. Perubahan type ini mengakibatkan perubahan luas, penambahan ruangan-ruangan, penambahan ruangan dokter spesialis sehingga yang awalnya hanya 25.000 m2 berubah menjadi 27.000 m2.
” Perubahan ini tidak diikuti oleh penambahan anggaran sehingga terjadi penundaan dibeberapa item pekerjaan ” kilah Cecep.
Ditergetkan, Agustus 2012 Pemerintah Provinsi Kepri sudah dapat berkantor di Pulau Dompak. Karena pada bulan Juli Pemelihataan wajib yag dibebankan oleh kontraktor telah berakhir. Hal ini sesuai dengan data yang diserahkan oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Kepri kepada aktifis HMI.
Menanggapi data yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepri, Rio Wanis mengatakan bahwa data tersebut akan dibahas dulu.
” Kami akan bahas data yang kami peroleh dulu ” ungkap Rio.
Setelah melaksanakan aksi di Geudng Pemprov, 4 orang aktifis HMI melanjutkan aksu di Gedung Kejati Kepri di Senggarang.
” Kami akan menyerahkan ayam betina untuk Kejati Kepri sebagai bentuk kekecewaan kepada aparat penegak hukum. Ayam betina juga merupakan simbol penegakan hukum yang mansul ” tegas Rio. (slk)
