Dorong Jam Operasional Pelabuhan Menjadi 24 Jam
BATAM, IsuKepri.Com — Komisi VI DPR RI mendorong penambahan jam operasional Pelabuhan Batu Ampar menjadi 24 jam. Penambahan jam operasional ini dimaksudkan agar proses bongkar muat barang dapat dilakukan lebih cepat dan biaya semakin ringan.
“Kita mendorong pelabuhan di Indonesia, untuk buka 24 jam sebagaimana telah diterapkan di pelabuhan bongkar muat di Jawa seperti Surabaya dan di Sumatera. Ini untuk meningkatkan kapasitas tanpa pembangunan dan Batam kita dorong kesana,” kata Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartato dalam kunjungan kerjanya ke Batam, Jumat (22/6/2012).
Menurut Airlangga, pengoperasian jam buka pelabuhan ini harus dioptimalkan. Untuk meningkatkan kapasitas bongkar muat barang tanpa harus melakukan pembangunan ataupun perluasan.
Dengan dibukanya jam operasional pelabuhan menjadi 24 jam, maka kapasitas barang yang bisa dibongkar muat dan kapasitas kapal yang bisa dilayani oleh pelabuhan akan semakin banyak. Ini juga akan berimbas terhadap semakin meningkatnya pemasukan dan pendapatan dari sektor pelabuhan.
“Pemilik kapal juga diuntungkan, karena tidak perlu lama parkir di suatu pelabuhan. Biaya yang dikeluarkan akan semakin kecil,” jelasnya.
Selain melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan Batu Ampar, rombongan Komisi VI DPR RI juga meninjau kawasan pelabuhan Tanjung Sauh, Pelabuhan Telaga Punggur, Dam Tembesi dan Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB). Kunker diikuti sebanyak 13 anggota dari 18 anggota Komisi VI DPR RI yang tercatat dalam agendanya pengawasan ke BP Batam masa persidangan IV tahun sidang 2011-2012. Rombongan Komisi VI DPR RI diterima langsung oleh Ketua BP Batam, Mustofa Widjaya, Direktur Teknik BP Batam, Istono, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho dan pejabat dilingkungan BP Batam lainnya.
Kunker ke Pelabuhan Batu Ampar juga dilakukan untuk meninjau pengembangan dermaga utara terminal Batu Ampar dengan kapasitas 600.000 TEUs dan biaya Rp366 miliar. Dengan adanya pengembangan dermaga terminal Batu Ampar ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas menjadi dua kali lipat, hingga 1,2 juta TEUs.
Terdapat 3 dermaga yang akan dibangun dalam pengembangan dermaga utara terminal Batu Ampar tahun ini. Saat ini, pengembangan sudah menyelesaikan tahap pengukuran dan reklamasi.
Setelah pengembangan, Komisi VI juga mendorong agar pengelolaan pelabuhan dapat dilakukan oleh swasta. Bukan dilakukan oleh pemerintah atau BP Batam seperti selama ini.
“Pemerintah cukup sebatas regulator saja,” katanya.
Sementara itu untuk pelabuhan Tanjung Sauh, Komisi VI DPR RI juga akan mendorong adanya solusi atas masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pembangunan. Salah satunya, perlunya ada peraturan pemerintah (PP) yang memasukkan kawasan Tanjung Sauh sebagai daerah Free Trade Zone (FTZ).
“Ini kita dorong ke Kementerian Perekonomian agar segera keluar PP nya, karena terkait investasi di Batam,” katanya.
Kepada IsuKepri.Com Airlangga menjelaskan, Tanjung Sauh berada di wilayah Selat Malaka yang memiliki transportasi kontainer sangat ramai. Jadi jika Tanjung Sauh dikelola menjadi pelabuhan, maka daerah (Indonesia) juga akan ikut menikmati manfaat itu.
Selama ini, kawasan Selat Malaka hanya memberikan manfaat bagi Singapura dan Malaysia. Singapura dengan pelabuhannya yang berkapasitas hingga 30 juta TEUs dan Malaysia dengan pelabuhannya yang berkapasitas hingga 7 juta TEUs.
Sementara Pelabuhan transhipment peti kemas Tanjung Sauh akan dikembangkan untuk kapasitas hingga 4 juta TEUs per tahun. Dengan total investasi mencapai US$805,8 juta diatas lahan seluas 2.200 meter dan back up area 132 hektar yang akan dikelola oleh PT Pelindo. (eki)
