Tanjungpinang. Isukepri.com- Menjaga pulau terluar wilayah NKRI tidak mudah, apalagi memperdayakan masyarakat dan pembangunan. Hal ini menjadi tanggung jawab kita semua, memberi sumbangsi masukan dan saran dinilai sangatlah perlu untuk memaksimalkan kerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri.
Terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai dengan amanat UU No. 43 Tahun 2008, memberikan harapan terhadap kemajuan wilayah perbatasan di Indonesia. Keberadaaan BNPP diharapan masyarakat sangat besar manfaatnya, agar lembaga ini mampu menjebatani koordinasi antar kementrian terkait untuk sama-sama membangun dan fokus dalam mengelola perbatasan.
Banyak permasalahan wilayah perbatasan di Indonesia yang belum terselesaikan hingga saat ini. Setiap masalah sebenarnya menjadi beban oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan kita. Sebut saja masalah ekonomi, pembangunan insfrastruktur, ancaman tindak kejahatan, garis batas wilayah dan banyak lagi lainnya. Keberadaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepri diharapkan memberi perhatian maksimal terhadap masyarakat perbatasan. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fasilitas umum, seperti dermaga, rumah sakit, akses jaringan telpon dan sebaginya, harus menjadi fokus BPPP. ungkap M Ridwan Komunitas Merah Putih Provinsi Kepulauan Riau kepada wartawan isukepri.com.
Jangan berbicara masalah perbatasan kalau belum menapaki wilayah perbatasan di Kepri khususnya. Mengapa demikian, sebab dengan melihat langsung kondisi real dilapangan tidak sama dengan mendengar omongan atau cerita orang. Saat ini komunitas Merah Putih masih konsen wilayah perbatasan dan sudah melakukan beberapa kegiatan dipulau perbatasan. Mudah-mudahan dengan pikir kita bersama, kedepannnya pengelolaan perbatasan di Kepri menjadi contoh pengelolaan perbatasan terbaik yang di contohi oleh Provinsi lainnya.tambah ridwan lagi. (Dyn)
