TANJUNGPINANG – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Tanjungpinang diwarnai aksi unjuk rasa yang digelar oleh LSM Cerdik Pandai Melayu (Cindai) di depan Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (2/5/2012).
Dalam aksi demo tersebut, puluhan aktivis Cindai menyerukan agar Gubernur HM Sani segera mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai tak layak dan tak cakap dalam memimpin Provinsi Kepri.
Dalam orasinya, Cindai mengatakan, kalau visi dan misi Dua HMS yang menyatakan “Menjadikan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera Berakhlak mulia dan ramah Lingkungan,” sangat tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi masyarakat Kepri saat ini.
“Kami meminta Gubernur HM.Sani agar turun dari jabatannya, karena sudah gagal menyejahterakan masyarakat sesuai dengan visi misinya,” kata Miun, anggota LSM Cindai dalam orasinya.
Sementara dalam tuntutannya, Ketua LSM Cindai Edi Susanto mengatakan gubernur harus turun dari jabatannya, karena melihat dari realitas, di lapangan sangat tidak sesuai dengan visi dan misi yang diusungnya.
“Hari ini dapat kita lihat, dalam Visi misi dikatakan Berakhlak Mulia dan ramah Lingkungan. Namun kenyataanya, kerusakan lingkungan akibat tambang dimana-mana, semua hasil bumi Kepri habis dijual, tanpa ada tanda-tanda campur tangan dan penataan dari pemerintah maupun aparatur penegak hukum,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, sampai saat ini, dengan kasat mata kita bisa melihat, masih banyak anak-anak yang putus sekolah, dan berjualan koran di pinggir jalan. Sementara sejumlah pejabat sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan ada indikasi anggota DPRD menghilangkan nyawa salah seorang mahasiswi Kepri.
Selain itu, pelaksanaan pembangunan Dompak, sebagai pusat peemrintahaan, yang sebelumnya telah menghabiskan dana sebesar Rp1,9 triliun, Namu hingga saat ini tidak selesai, dibayarkan 80 persen, namun relaisasi fisik sampai saat ini baru 10 persen.
“Kemana dana pelaksanaan proyek semua dihabiskan, kalau tidak digerogoti tikus-tikus kantor yang mencapai triliunan rupiah,” sebutnya.
Hingga saat ini, kata Edi, masih banyak permesalahan di Kepri yang hingga saat pantas dipertanyakan, seperti perombakan kabinet eselon II,III yang diduga sarat dengan KKN, Penerimaan CPNS yang setiap tahunya sarat dengan KKN, dan terus berlanjut, pengurusan IUP yang tidak sesuai dengan prosedural dan UU, Penyerobotan lahan di Jalan Poros Karimun, Kerusuhan Batam dan lain sebagainya.
Sumber : Batamtoday
