BATAM, IsuKepri.Com — Menjalin kemitraan antar elemen masyarakat dan institusi terkait, Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Provinsi Kepri menyelenggarakan rapat koordinasi teknis (Rakornis) Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB). Kegiatan dilaksanakan di Hotel The Hill Nagoya, Kamis (10/5/2012) dan diikuti mitra-mitra BKKBN Provinsi Kepri. Seperti organisasi masyarakat, organisasi profesi, Apindo, Kepala Dinas dan Kepala Badan di Pemerintah Provinsi Kepri, Korem 033 Wira Pratama serta Lantamal IV Tanjung Pinang.
Kepala Perwakilan Badan Provinsi Kepulauan Riau, Sunarto menyatakan, program kemitraan ini dilakukan dalam rangka membangun peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehingga mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Program kemitraan ini juga sebagai solusi atas kebuntuan birokrasi paska kebijakan desentralisasi,” katanya.
Contoh kongkrit bentuk kemitraan yang dilakukan BKKBN bersama sejumlah elemen masyarakat dan instansi terkait diantaranya meliputi program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti TNI Manunggal KB, bakti sosial, KB perusahaan serta melakukan kajian dan penelitian bersama perguruan tinggi di Kepri.
Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera BKKBN Kepri, Ato Suwarto menambahkan, program kemitraan juga dilakukan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Terutama dalam mengatasi persoalan kependudukan dan KB yang harus diatasi secara bersama.
“Pengendalian kependudukan dan program KB bertujuan untuk menciptakan penduduk berkualitas. Penduduk yang berkualitas merupakan aset pemerintah daerah, sedangkan penduduk yang tidak berkualitas adalah beban bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Permasalahan pembangunan dan kependudukan, jelas Ato, dabat dibangun melalui peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan mampu berperan serta dalam pembangunan daerah. Selain ditentukan oleh kualitas pendidikan, kualitas SDM juga ditentukan oleh kesehatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Dengan adanya SDM yang berkualitas, maka dengan mudah akan terbangun keserasian kebijakan pembangunan daerah dengan program kependudukan dan KB,” ungkapnya. (eki)
