Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PK) menilai keputusan Setgab mengeluarkan partai berlambang bulan sabit kembar ini belumlah resmi. PKS masih menunggu peryataan resmi Ketua Setgab, SBY, untuk memastikan apakah benar partainya dikeluarkan dari koalisi.
“Kami anggap belum resmi. Bahwa ada pembicaraan, itu terserah. Kami tidak ingin memberikan sikap resmi sampai ada putusan resmi juga,” kata Sekjen PKS, Muhammad Anis Matta, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2012).
Anis mengaku hingga hari ini belum ada pembicaraan via telepon atau pertemuan antara PKS dengan Presiden SBY. PKS mengaku sudah memikirkan segala resiko dari sikap mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Bagi kami, indentitas keberpihakan kepada rakyat jauh lebih penting. Jauh lebih penting dari semuanya. Menurut saya, kecelakaan besar yang dilakukan karena kita selalu mendahulukan kepentingan politik daripada kepentingan rakyat,” imbuhnya.
PKS menilai rencana pemerintah menaikan harga BBM tidak berpihak kepada rakyat. Persoalan harga BBM lantaran dipicu kenaikan harga minyak dunia di pemerintahan SBY sudah terjadi selama tujuh tahun.
“Itu persoalan permanen. Jadi, dalam kebijakan saat ini PKS melihat pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Itu sebabnya kita berseberangan dengan pemerintah. Bagi kami tujuan koalisi lebih kepentingan rakyat,” ungkap wakil ketua DPR ini.
PKS, siap dengan resiko di keluarkan dari koalisi. Soal ketidaknyamanan anggota koalisi dengan sikap PKS, menurut Anis, itu bisa dihindari demi negara.
“Kalau kita mengelola negara, kita harus jauhkan rasa seperti itu. Suka tidak suka, nyaman dan tidak nyaman, kita jangan jadi bangsa yang melow,” tutupnya.
(mpr/mok)
